Transfer Daerah Disunat, Likuiditas BPD Bakal Tergerus

Jakarta, CNN Indonesia -- Rencana Kementerian Keuangan memangkas transfer daerah dan membekukan Dana Alokasi Umum (DAU) sejumlah daerah dinilai berpotensi menguras likuiditas Bank Pembangunan Daerah (BPD).

Seperti diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memangkas alokasi anggaran transfer ke daerah dan dana desa tahun ini sebesar Rp72,9 triliun, meningkat dari rencana awal Rp68,8 triliun.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Bank Daerah (Asbanda) Edie Rizliyanto mengatakan, akibat kebijakan itu, secara umum Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dihimpun oleh sejumlah BPD akan berkurang, khususnya bagi daerah yang mengalami pemangkasan cukup besar akibat daya serap anggaran yang minim.

"Secara umum dampaknya adalah berkurangnya DPK perbankan/BPD. Namun setiap BPD mengalami dampak likuiditas yang berbeda, tergantung DAU di daerah masing-masing," jelas Edie kepad CNNIndonesia.com, Rabu (24/8).

Direktur Utama Bank Sumatera Utara itu mengatakan, manajemen perbankan telah mengantisipasi berkurangnya likuiditas sejak awal. Berbagai upaya untuk meningkatkan DPK pun ditempuh, salah satunya dengan mendongkrak lebih banyak dana murah (CASA) melalui produk tabungan dan giro.

Provinsi Sumatera Utara sendiri menjadi daerah kedua setelah Jawa Timur, yang mengalami pembekuan DAU paling besar, yakni sebesar Rp290,4 miliar. Selama ini, dana milik pemerintah memegang porsi sebesar 35 persen dari total portfolio DPK Bank Sumut.

"Kalau Bank Sumut tentu sudah mengantisipasinya. Selain DPK, apabila diperlukan kebutuhan likuiditas dapat dipenuhi dari penerbitan MTN (Medium Term Notes) dan NCD (Negotiable Certificate Deposit)," ujarnya.

Pilihan Redaksi Berhemat, Sri Mulyani Bekukan DAU 169 Daerah Rp19 Triliun Pemangkasan Dana Transfer ke Daerah Bengkak Jadi Rp73 Triliun Bogor jadi Kabupaten yang Paling Besar Dibekukan DAU-nya

Secara umum, hingga akhir Juni lalu pertumbuhan DPK yang dihimpun oleh BPD mencapai 10 persen jika dibandingkan tahun lalu. Kendati transfer daerah dipangkas, Edie optimistis pertumbuhan DPK BPD secara umum bisa mencapai lebih dari 8 persen hingga akhir tahun.

"Saya belum tahu persis pemangkasan sejauh mana, karena tergantung serapan anggaran masing-masing. Namun, dengan antisipasi yang sudah dilakukan, sepertinya DPK tetap di atas 8 persen," pungkasnya.