Fiskal 2016 Semakin Diperketat, Pemotongan Belanja Diperbesar
Yuliyanna Fauzi | CNN Indonesia
Jumat, 26 Agu 2016 08:51 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah memperbesar porsi pemangkasan anggaran belanja negara tahun ini, dari awalnya direncanakan sebesar Rp133,8 triliun menjadi Rp137,6 triliun. Fiskal semakin diperketat menyesuaikan dengan penghematan jatah anggaran daerah yang diperbesar.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang semula direncanakan dipotong Rp65 triliun dikurangi menjadi Rp64,7 triliun. Sedangkan pemangkasan anggaran transfer ke daerah, yang sebelumnya akan dihemat Rp68,8 triliun justru dinaikan menjadi Rp72,9 triliun.
"Hal ini untuk mengantisipasi tidak tercapainya penerimaan pajak karena ada proyeksi kekurangan pajak sebesar Rp219 triliun. Ini juga untuk menjaga postur APBN lebih baik sebagai perhitungan RAPBN 2017 yang lebih rasional dan kredibel," jelas Sri Mulyani dalam Rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (25/8).
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, rendahnya penerimaan negara yang berasal dari pajak merupakan dampak dari belum kuatnya perekonomian Indonesia dan dunia. Hal ini terlihat dari harga-harga komoditas yang masih belum stabil, seperti minyak, batubara, dan minyak sawit mentah (CPO).
Khusus untuk anggaran belanja K/L, Sri Mulyani memastikan hanya pos anggaran belanja non-prioritas yang dikurangi, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat. Sedangkan anggaran prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan anggaran untuk menciptakan lapangan kerja, dipastikan selamat dari pemotongan.
"Kita tetap menjaga pemenuhan belanja wajib, seperti gaji dan tunjangan pegawai, operasional dan pemerlihaaran perkantoran, bantuan sosial, maupun belanja yang sudah dikontrakan," tegasnya.
Dari sisi transfer ke daerah, Menkeu menuturkan, efisiensi ditekankan pada dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp20,9 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp19,4 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp29,7 triliun, dan dana desa Rp2,8 triliun.
"Untuk pemangkasan transfer ke daerah, terjadi karena ada daerah yang diperkirakan tidak mampu memenuhi syarat penyaluran berupa laporan realisasi penyaluran dana desa," ujar Sri Mulyani.
Tunjangan Guru Dipotong
Terkait DAK, Sri Mulyani menerangkan, pengurangan anggarannya terbesar bersumber dari tunjangan profesi guru yang dipangkas Rp23,3 trilun. Alasannya, banyak guru honorer yang belum memiliki sertifikat sehingga belum berhak mendapatkan tunjangan profesi.
"Ada over budget sebanyak Rp23,3 trilun yang berasal dari tunjangan guru, ini tidak kami berikan karena guru tersebut belum bersertifikat," kata Sri Mulyani.
Ke depannya, Sri Mulyani meminta seluruh kuasa pengguna anggaran untuk membuat perencanaan keuangan yang lebih realistis agar penyaluannya lebih optimal dan tepat sasaran.
Berikut rincian pemangkasan anggaran belanja K/L terbesar:
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan, anggaran belanja Kementerian/Lembaga (K/L) yang semula direncanakan dipotong Rp65 triliun dikurangi menjadi Rp64,7 triliun. Sedangkan pemangkasan anggaran transfer ke daerah, yang sebelumnya akan dihemat Rp68,8 triliun justru dinaikan menjadi Rp72,9 triliun.
"Hal ini untuk mengantisipasi tidak tercapainya penerimaan pajak karena ada proyeksi kekurangan pajak sebesar Rp219 triliun. Ini juga untuk menjaga postur APBN lebih baik sebagai perhitungan RAPBN 2017 yang lebih rasional dan kredibel," jelas Sri Mulyani dalam Rapat bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (25/8).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan, rendahnya penerimaan negara yang berasal dari pajak merupakan dampak dari belum kuatnya perekonomian Indonesia dan dunia. Hal ini terlihat dari harga-harga komoditas yang masih belum stabil, seperti minyak, batubara, dan minyak sawit mentah (CPO).
Khusus untuk anggaran belanja K/L, Sri Mulyani memastikan hanya pos anggaran belanja non-prioritas yang dikurangi, seperti perjalanan dinas dan rapat-rapat. Sedangkan anggaran prioritas, seperti pembangunan infrastruktur, pengurangan kemiskinan, dan anggaran untuk menciptakan lapangan kerja, dipastikan selamat dari pemotongan.
Dari sisi transfer ke daerah, Menkeu menuturkan, efisiensi ditekankan pada dana bagi hasil (DBH) sebesar Rp20,9 triliun, dana alokasi umum (DAU) Rp19,4 triliun, dana alokasi khusus (DAK) Rp29,7 triliun, dan dana desa Rp2,8 triliun.
"Untuk pemangkasan transfer ke daerah, terjadi karena ada daerah yang diperkirakan tidak mampu memenuhi syarat penyaluran berupa laporan realisasi penyaluran dana desa," ujar Sri Mulyani.
Tunjangan Guru Dipotong
Terkait DAK, Sri Mulyani menerangkan, pengurangan anggarannya terbesar bersumber dari tunjangan profesi guru yang dipangkas Rp23,3 trilun. Alasannya, banyak guru honorer yang belum memiliki sertifikat sehingga belum berhak mendapatkan tunjangan profesi.
"Ada over budget sebanyak Rp23,3 trilun yang berasal dari tunjangan guru, ini tidak kami berikan karena guru tersebut belum bersertifikat," kata Sri Mulyani.
Ke depannya, Sri Mulyani meminta seluruh kuasa pengguna anggaran untuk membuat perencanaan keuangan yang lebih realistis agar penyaluannya lebih optimal dan tepat sasaran.
Berikut rincian pemangkasan anggaran belanja K/L terbesar:
- Kementerian Pertahanan (Kemenhan) Rp7,933 triliun.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Rp6,980 triliun.
- Kementerian Pertanian (Kementan) Rp5,938 triliun.
- Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Rp5,552 triliun.
- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Rp4,745 triliun.
- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Rp3,916 triliun.
- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Rp5,537 triliun.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp3,059 triliun.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes) Rp2,082 triliun.
- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rp1,653 triliun.
- Kementerian Agama (Kemenag) Rp1,406 triliun.
- Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenrisetdikti) Rp1,358 triliun.
- Kementerian Sosial (Kemensos) Rp943 miliar.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Rp871 miliar.
- Kepolisian Republik Indonesia (Polri) Rp2,959 triliun.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK