Menko Luhut Tagih Janji Menhub Pangkas Dwelling Time
CNN Indonesia
Rabu, 21 Sep 2016 07:44 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menagih pelaksanaan proses pengeluaran barang (dwelling time) dari pelabuhan besar dengan waktu kurang dari tiga hari kepada Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.
Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta otoritas pelabuhan di seluruh Indonesia memangkas waktu bongkar muat barang dari saat ini rata-rata tiga hari menjadi hanya dua hari.
Target tersebut dipasang demi meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, terutama dalam hal pelayanan di pelabuhan.
Oleh karena itu, Luhut memastikan akan memangkas waktu yang dinilai terbuang sia-sia saat pengurusan perizinan di tahap Pre Clearance.
Menurut dia, masa tunggu bongkar muat di Pelabuhan Utama biasanya berkisar 3,2 - 3,7 hari. Namun, angka tersebut masih bisa ditekan seiring dengan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan.
"Pelayanannya ini bikin yang satu pintu, jadi pengurusan izin yang dari Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri itu diurusnya dalam satu pintu,” kata Luhut, kemarin.
Untuk merealisasikan layanan satu pintu tersebut, Luhut mengaku telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, salah satunya dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membuat sistem perizinan satu pintu berbasis online.
Menurutnya, dalam sistem tersebut semua aparat Bea Cukai maupun Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan harus bisa memberikan izin secara cepat.
"Jadi tidak ada personal contact lagi. Kalau satu sekaligus semua pakai check list online ini sangat efisien," kata Luhut.
Ia juga meminta penggunaan twin crane di Post Clearence yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia harus dilakukan secara maksimal.
"Kalau memamg ada yang perlu diperbaiki ya kita perbaiki. Terus kalau memang bisa diprivatisasi ya akan kita privatisasi," ujar Luhut.
Menurutnya, perbaikan kedua sistem tersebut dipastikan mampu memberi efisiensi masa tunggu bongkar muat. Namun dia juga tidak menampik jika di beberapa pelabuhan realisasi masa tunggu bongkar muat di bawah tiga hari belum bisa dijalankan secara maksimal.
"Tiap pelabuhan punya aspek yang berbeda, ini juga perlu disesuaikan dulu. Kalau tidak dua hari ya tiga hari sekian sudah bagus," kata Luhut.
Hal ini sesuai dengan instruksi Presiden Joko Widodo yang meminta otoritas pelabuhan di seluruh Indonesia memangkas waktu bongkar muat barang dari saat ini rata-rata tiga hari menjadi hanya dua hari.
Target tersebut dipasang demi meningkatkan daya saing ekonomi Indonesia, terutama dalam hal pelayanan di pelabuhan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut dia, masa tunggu bongkar muat di Pelabuhan Utama biasanya berkisar 3,2 - 3,7 hari. Namun, angka tersebut masih bisa ditekan seiring dengan peningkatan kapasitas dan kualitas pelayanan pelabuhan.
Untuk merealisasikan layanan satu pintu tersebut, Luhut mengaku telah berkoordinasi dengan beberapa pihak terkait, salah satunya dengan pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk membuat sistem perizinan satu pintu berbasis online.
Menurutnya, dalam sistem tersebut semua aparat Bea Cukai maupun Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan harus bisa memberikan izin secara cepat.
Ia juga meminta penggunaan twin crane di Post Clearence yang dikelola PT Pelabuhan Indonesia harus dilakukan secara maksimal.
"Kalau memamg ada yang perlu diperbaiki ya kita perbaiki. Terus kalau memang bisa diprivatisasi ya akan kita privatisasi," ujar Luhut.
Menurutnya, perbaikan kedua sistem tersebut dipastikan mampu memberi efisiensi masa tunggu bongkar muat. Namun dia juga tidak menampik jika di beberapa pelabuhan realisasi masa tunggu bongkar muat di bawah tiga hari belum bisa dijalankan secara maksimal.
"Tiap pelabuhan punya aspek yang berbeda, ini juga perlu disesuaikan dulu. Kalau tidak dua hari ya tiga hari sekian sudah bagus," kata Luhut.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK