Pembahasan BP Tapera Ditargetkan Rampung pada Maret 2017

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembahasan mengenai Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) selesai pada Maret 2017.

Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan Maurin Sitoris menyatakan, pemerintah memberikan tenggat waktu beroperasinya Tapera pada Maret 2018. Sehingga, Maurin memastikan hal ini masih sesuai target dengan rencana pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang (UU) No 4 Tahun 2016 tentang Tapera.

Sebelumnya, pemerintah atau yang tergabung dalam komite Tapera telah memilih seorang dari pihak profesional untuk bergabung dalam komite. Saat ini, nama satu profesional tersebut sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi untuk ditentukan kredibilitasnya.

"Komite Tapera ini anggotanya Menteri PUPR, Menteri Keuangan, Menteri Tenaga Kerja, dan komisioner Otoritas Jasa Keuangan sana satu profesional. Satu profesional ini sudah diuji dan sudah disampaikan ke presiden nanti tinggal presiden yang memutuskan," ucap Maurin, Kamis (13/10).

Setelah Komite Tapera ini resmi terbentuk, langkah yang dilakukan selanjutnya yakni menyeleksi anggota komisioner dan deputi komisioner Tapera.
"Nah sementara itu kami juga paralel menyelesaikan peraturan presiden dan peraturan pemerintah sebagai landasan hukum BP tapera nanti operasionalnya gimana," jelasnya.

Untuk diketahui, Tapera ini dibentuk dengan tujuan menghimpun dana untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) memiliki rumah. Modal dari pembentukannya akan menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Sekarang lagi dikaji berapa modal awalnya ini," imbuhnya.

Program Sejuta Rumah Pemerintah

Target pemerintah membangun satu juta rumah nampaknya masih jauh dari realisasi target. Maurin menyatakan, hingga saat ini baru terbangun sekitar 410 ribu unit yang terdiri dari 90 ribu unit untuk komersial dan 320 ribu unit untuk MBR

Pilihan Redaksi Hingga Kuartal III, Marketing Sales Properti Masih Loyo Takar Bunga KPR Wajar, Pemerintah Gandeng IBPA KSEI: Aliran Dana Repatriasi ke Pasar Modal Masih Rendah

Adapun, dana yang dikeluarkan oleh pemerintah tahun ini yakni Rp12,4 triliun, sedangkan untuk tahun depan pemerintah mengalokasikan dana sekitar Rp15,6 triliun. Namun, angka tersebut masih dalam proses pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selain pembiayaan tersebut, pemerintah juga menyediakan lokasi untuk penyediaan rumah sekitar Rp10 triliun. Namun, penyediaan ini bukan untuk kepemilikan, melainkan sewa.

"Jadi Rp15,6 triliun itu adalah pembiayaan untuk membantu MBR memiliki rumah," pungkasnya.