Namun begitu, pemerintah akan 'membuka mata' untuk mendongkrak kinerja sektor lain yang mungkin tak banyak kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi bisa menciptakan lapangan pekerjaan.
"Indonesia memiliki jumlah penduduk dan angkatan kerja yang besar tapi kemampuan penyerapan tenaga kerja tidak banyak. Nah, ini yang jadi salah satu tantangan dari pengelolaan ekonomi kita," kata Sri Mulyani, Selasa (8/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akan tetapi, sektor jasa keuangan dan asuransi yang bergerak di sektor formal cenderung tak memiliki kapasitas yang besar untuk menyerap tenaga kerja.
Dari sini, Sri Mulyani memetakan jalur pencapaian target pertumbuhan ekonomi dan percepatan penyerapan tenaga kerja dengan dua mekanisme.
Pertama, pemerintah tetap menggenjot sektor jasa keuangan dan asuransi agar tumbuh subur dan memberi kontribusi besar pada pertumbuhan ekonomi.
Untuk sektor ini, Sri Mulyani memastikan, tak akan membiarkan sektor formal ini berubah menjadi informal. Pasalnya, jasa keuangan dan asuransi yang sifatnya informal justru menurunkan kontribusi sektor ini pada pertumbuhan ekonomi.
Selanjutnya, untuk penyerapan tenaga kerja, pemerintah akan menumpukan beban tersebut kepada industri-industri di sektor riil, mulai dari konstruksi hingga perikanan.
"Sektor jasa yang punya nilai tambah tinggi, jangan sampai masuk sektor informal yang nilai tambahnya rendah. Sementara sektor riil, seperti konstruksi, manufaktur, pertanian, dan perikanan, mereka bisa menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar," jelas Sri Mulyani.
Sebagai stimulus tambahan, Sri Mulyani memastikan, tren positif dari perbaikan kemudahan usaha (Ease of Doing Business/EODB) yang telah dikantongi pemerintah akan membuat sektor riil kian bergairah.
"Percepatan izin melalui EODB dan belanja pemerintah akan memperbaiki infrastruktur sehingga pembangunan di sektor riil, seperti bidang konstruksi dan pertanian bisa tumbuh," imbuh Sri Mulyani. (gir/gen)