"Sebetulnya, untuk bisa untung itu harus sampai tiga juta penumpang dalam satu tahun. Saat ini, Bandara Lampung masih di atas 1 juta-an. Jadi, mungkin satu atau dua tahun pertama masih merugi," ujarnya, mengutip ANTARA, Senin (21/11).
Agus mengatakan, potensi tersebut akan diantisipasi dengan pengembangan bandara secara cepat, terutama dari segi infrastruktur baik di sisi darat maupun di sisi udara. AP II mengklaim tengah menyiapkan peta jalan pengembangan dan investasi Bandara Raden Inten II di Lampung. Di antaranya, pembangunan landasan pacu dan terminal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan kondisi landasan pacu yang ada saat ini, sebetulnya sudah bisa didarati oleh pesawat jet sekaliber Boeing 737. Pengembangannya pun tidak akan sulit, seperti penambahan rute.
"Dibanding dulu, saat regulasi penerbangan di bawah satu jam masih berlaku hanya boleh menggunakan pesawat baling-baling. Sekarang Garuda, Sriwijaya sudah bisa mendarat," terang Agus.
Agus mengungkapkan, nantinya bandara tersebut juga akan dikembangkan untuk bisa didarati oleh pesawat berbadan lebar (wide body) sekelas Boeing 777 untuk dijadikan bandara embarkasi haji sesuai dengan permintaan pemerintah daerah.
"Tentunya harus berhitung dengan cermat, karena membutuhkan landasan pacu yang lebih panjang dan lebar, dan kami juga hitung potensi ekonominya kalau hanya digunakan setahun sekali," imbuhnya.
Bandara Radin Inten II saat ini tengah dikembangkan, landasan diperpanjang hingga 3.000 meter yang dapat didarati pesawat jenis Airbus 330. Bandara ini juga akan dijadikan sebagai bandara penyangga Bandara Soetta, Tangerang.
Menurut Agus, bandara penyangga ini sangat penting kaitannya dengan antisipasi kemungkinan terburuk yang terjadi di bandara hub (pengumpul), misalnya terkena bencana alam dan sebagainya.
Dari segi jarak, Bandara Radin Inten II juga dimungkinkan terkait kecukupan bahan bakar dan kesiapan pendaratan darurat serta fleksibilitas operasi karena statusnya sebagai bandara sipil.
Terkait tarif, baik itu pajak bandara (PSC) maupun tarif mendarat (landing fee), Agus memastikan, akan disesuaikan, terutama dengan fasilitas yang akan dikembangkan serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
"Semua ada rumusan strukturnya, dari konsumen ada masukan dari YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Kemudian, meminta persetujuan dari Kementerian Perhubungan. Tentu kami memperhatikan etika bisnis, harga sesuai dengan fasilitas dan pelayanan," paparnya.
Sekadar informasi, dari 13 Bandara yang dikelola oleh AP II, enam di antaranya masih merugi, yakni Bandara Aceh, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Pontianak, Padang dan Silangit. (bir)