Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan, agar penerapan pola keuangan Badan Layanan Umum (BLU) oleh instansi pemerintah tidak cuma menekankan aspek teknis keuangan, tetapi juga pelayanan kepada masyarakat dengan tarif terjangkau.
"Saya berharap, perubahan ini menjadi momen penerapan pelayanan dengan standar dan prinsip bisnis, seperti korporasi swasta. Tapi jangan lupa dengan misi pelayanan kepada masyarakat, bukan hanya cari keuntungan saja," tutur dia, dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi BLU 2016 di Istana Negara Jakarta, Selasa (22/11).
Presiden meminta, perubahan sebuah instansi menjadi BLU harus menjadi momentum untuk menerapkan tata kelola yang efisien, karena di pola BLU ada ruang otonomi dan fleksibilitas yang lebih besar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Fleksibilitas bukan tujuan, tapi alat meningkatkan layanan. Jangan berlomba menjadi BLU, tetapi tidak ada peningkatan pelayanan kepada masyarakat," katanya.
Presiden kembali mengingatkan, peningkatan pelayanan tersebut harus juga menjaga agar tarif tetap terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Ia menyebutkan bahwa pelayanan di instansi pemerintah identik dengan kurang cepat dan berbelit-belit.
"Ini persepsi, tapi banyak benarnya, tempat layanan tidak nyaman, petugas tidak pernah senyum, cemberut, tidak ramah, dan kurang bersikap profesional," terang Jokowi.
Keluhan seperti itu, membuat sentra layanan pemerintah kalah bersaing dengan swasta. "Apalagi saat ini rakyat kritis, sering merespon layanan publik. Yang tidak baik akan keluar di media sosial, ada video, komentar, itu tidak bisa dicegah," imbuh dia.
Presiden mengungkapkan, saat ini, eranya dunia semakin terbuka. Rakyat mengetahui haknya dan menuntut standar layanan yang baik. Tuntutan ini meningkat ketika rakyat semakin sadar membayar pajak.
Karenanya, Presiden mengajak seluruh pemerintah meningkatkan pelayanan, berbenah. Kalau tidak mau, sentra layanan publik akan ditinggal rakyat, sehingga bukan saja tertinggal dengan swasta, tapi juga dengan asing yang bisa masuk.
Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta itu, kuncinya adalah kemauan untuk berubah, memperbaiki, karena keterbukaan dan persaingan bukan hal yang harus ditakuti. Ia mencontohkan pada tahun 1970-1975-an, kualitas bank BUMN kalah dengan swasta maupun asing.
"Sekarang, mereka justru memenangi itu baik dari sisi pelayanan maupun keuntungan. Artinya kalau mau, bisa," katanya.
Sementara itu, Menkeu Sri Mulyani Indrawati menambahkan, Rakor BLU 2016 iikuti sekitar 400 peserta. Mereka adalah menteri yang kementeriannya memiliki instansi dengan pola keuangan BLU dan para pimpinan BLU itu sendiri.
(bir)