Bali, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berjanji akan merespons cepat kebutuhan anggaran untuk pemulihan Kabupaten Pidie Jaya, Aceh yang rusak akibat Gempa bumi sebesar 6,5 skala richter (SR). Gempa yang terjadi pada Rabu (7/12) lalu itu menelan korban jiwa sebanyak 94 orang dan membuat ratusan bangunan rusak berat.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia mengatakan anggaran tanggap darurat bencana selalu disediakan setiap tahunnya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dana tersebut dapat digunakan untuk mengatasi berbagai kejadian tidak terduga seperti bencana alam, masalah kemanusiaan, hingga kebutuhan pengiriman pasukan pengamanan ke luar negeri.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi untuk bencana alam seperti Aceh, sesudah tanggap darurat akan kami lakukan assessment secepatnya. Pasti nanti akan muncul kebutuhan anggaran dan kita akan langsung mengalokasikan anggaran untuk membiayai itu," ujar Sri Mulyani di sela acara International Forum on Economic Development and Public Policy di Nusa Dua, Bali, Kamis (8/12).
Ia mengatakan dalam kurun waktu dua hingga tiga hari, program pemulihan Aceh harus difokuskan untuk menyalamatkan manusianya terlebih dahulu. Sementara untuk pemulihan infrastruktur bisa dilakukan setelah situasi dianggap kondusif.
"Kita sudah pernah alami bencana waktu di Yogyakarta, biasanya ada mekanisme menentukan rusak parah, rusak sedang atau rusak ringan dan ada cara pemerintah untuk bantu itu. Kita akan coba agar Aceh tidak alami penderitaan yang terlalu besar karena bencana ini," ujarnya.
Sebagai informasi, total alokasi anggaran penanggulangan bencana dalam APBN 2016 sebesar Rp3 triliun. Dari total dana tersebut, yang bisa dicairkan sewaktu-waktu jika terjadi situasi darurat sebesar Rp 1,5 triliun.
Dari total tersebut sebesar Rp986 miliar dialirkan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) yang sesuai rencana akan dikucurkan Rp653 miliar untuk membiayai program penanggulangan bencana dan sisanya untuk membiayai program dukungan manajemen BNPB.