Pengamat: Indonesia Perlu Ikut Langkah Trump Keluar dari TPP

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Senin, 23/01/2017 01:16 WIB
Pengamat: Indonesia Perlu Ikut Langkah Trump Keluar dari TPP Ketergantungan pada sektor komoditas membuat Indonesia sulit mengambil keuntungan dalam kerja sama Kemitraan Trans-Pasifik. (ANTARA FOTO/ Irsan Mulyadi)
Jakarta, CNN Indonesia -- Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai pemerintah tak perlu lagi memikirkan komitmen keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Kemitraan Trans-Pasifik (Trans Pacific Partnership/TPP) pasca Presiden Amerika Serikat Donald Trump resmi menarik diri dari TPP.

Ahmad Heri Firdaus, pengamat ekonomi Indef mengatakan, langkah AS menarik diri dari TPP perlu diikuti Indonesia. Pasalnya, keikutsertaan Indonesia dalam TPP hanya akan menguntungkan negara lain yang tergabung dalam TPP.

Menurutnya, indikasi kerugian Indonesia bila mengikuti TPP terlihat dari kebijakan hambatan non-tarif yang diberlakukan dalam kesepakatan multilateral itu. Hambatan non-tarif membuat tiap-tiap negara dalam TPP tak boleh memberikan bea masuk terhadap hasil industri yang diekspor, termasuk ke Indonesia.
“Hambatan non-tarif dapat meningkatkan volume dan nilai perdagangan Indonesia ke negara lain. Tapi di sisi lain, bayang-bayang peningkatan perdagangan negara lain jauh lebih besar,” ujar Heri kepada CNNIndonesia.com, Minggu (22/1).


Heri menyebutkan, peluang peningkatan volume dan nilai perdagangan negara lain ke Indonesia akan jauh lebih besar karena ditopang oleh industri dari negara lain yang jauh lebih kuat dibandingkan industri dalam negeri.

Secara rata-rata, lanjut Heri, industri manufaktur, jasa, dan industri pendukung Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara lain. Indonesia bahkan jauh tertinggal dari Vietnam yang telah bergabung dengan TPP.
Data Bank Dunia mencatat, di era 1990, pertumbuhan industri manufaktur Indonesia bereda dikisaran 11 persen sedangkan Vietnam belum menunjukkan potensi industri tersebut di negaranya.

Memasuki era 2000, pertumbuhan ekspor industri manufaktur Indonesia sebesar 0,6 persen. Sementara Vietnam hanya 0,2 persen. Namun, catatan terakhir Bank Dunia pada 2014 lalu, pertumbuhan ekspor manufaktur Vietnam telah meningkat hingga 0,9 persen sedangkan Indonesia stagnan di 0,6 persen.

“Ini menandakan, Indonesia perlu memperkuat basis industri terlebih dahulu sebelum bergabung dengan perdagangan bebas, seperti menguatkan hilirisasi dan memberi nilai tambah serta daya saing,” imbuh Heri.

Selain itu, Heri mengatakan, Indonesia juga belum siap untuk ikut serta dalam perjanjian perdagangan bebas karena masih menggantungkan kinerja ekspor di sektor komoditas. Hal ini membuat kinerja ekspor mudah terguncang saat terjadi pelemahan harga komoditas dunia, seperti harga minyak kelapa sawit (Crude Palm Oil/CPO).

“Sekarang harga CPO mulai naik, tapi lihat tahun lalu saat harga CPO tidak bagus. Jadi, seharusnya bukan mengekspor CPO tapi produk turunannya yang dihilirisasi kemudian diekspor,” kata Heri.
Untuk diketahui, usai dilantik menjadi Presiden AS, Trump resmi mencabut komitmen AS bergabung dalam TPP. Kebijakan itu disebut sebagai bentuk perlindungan terhadap tenaga kerja AS.

“Kami membatalkan semua rencana kerja sama yang bisa merugikan pekerja AS. Namun AS dalam posisi untuk melanjutkan renegosiasi the North American Free Trade Agreement (NAFTA), yang dibuat pada 1994 bersama Kanada dan Meksiko,” bunyi pernyataan resmi dari kantor Trump, kemarin.

Trump menilai, perjanjian perdagangan bebas semacam TPP hanya mengakomodir kepentingan pejabat di Washington yang menerima kerja sama perdagangan, namun tak menguntungkan kaum pekerja AS.
(wis/gil)