Yogyakarta Punya Ketimpangan Ekonomi Tertinggi di Indonesia

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Pusat Statistik (BPS) melansir Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai provinsi yang memiliki ketimpangan tertinggi di Indonesia. Tercatat, per September 2016, rasio gini Yogyakarta yang mencerminkan ketimpangan pengeluaran masyarakat mencapai 0,425.

Sairi Hasbullah, Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, mengungkapkan untuk mengetahui penyebab tingginya angka ketimpangan di Yogyakarta memerlukan penelitian lebih jauh.

Namun, indikasi tingginya angka ketimpangan tersebut bisa tercermin dan distribusi pengeluaran penduduknya. Dalam hal ini, kelompok 20 persen penduduk termiskin pengeluarannya hanya 5,66 persen dari total seluruh pengeluaran penduduk Yogyakarta.

"Ibaratnya kalau pengeluaran itu proxy pendapatan, 20 persen kelompok masyarakat terbawah itu hanya menerima 5,66 persen dari pendapatan," tutur Sairi, Rabu (1/2).

Sebagai pembanding, lanjut Sairi, Provinsi Bangka-Belitung (Babel) yang memiliki rasio gini terendah di Indonesia sebesar 0,288, tercatat kelompok 20 persen terbawah pengeluarannya hampir 9,48 persen dari total pengeluaran. Hal ini memberikan indikasi bahwa pembangunan di Babel lebih merata dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat.

Menurut Sairi, untuk mengatasi ketimpangan di Yogyakarta bisa dilakukan dengan pemerataan proyek pembangunan infrastruktur yang padat karya.

Pilihan Redaksi Sri Mulyani Tak Puas dengan Kualitas Pertumbuhan Ekonomi RI Jokowi Serius Cari Kebijakan Pemangkas Ketimpangan Ekonomi Orang Miskin dan Menjamurnya Kelompok Radikal di Indonesia

Selain itu, pemerintah daerah juga bisa memperkuat pengembangan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UKM). Pasalnya, sektor UMKM yang berkembang berkorelasi positif penguatan kelas menengah dan bawah.

Ketimpangan Jakarta

Lebih lanjut, BPS juga mencatat tren penurunan ketimpangan DKI Jakarta antara September 2015 sampai September 2016. Tercatat, rasio gini Jakarta pada September 2015 mencapai 0,421. Kemudian, pada Maret 2016, rasio gini Jakarta turun menjadi 0,411. Penurunan tingkat ketimpangan kembali berlanjut pada September 2016 menjadi 0,397 atau sama dengan rata-rata nasional.

"Jadi untuk DKI Jakarta, pengeluaran cenderung lebih merata," kata Sairi. (gen)