Pemerintah Terima 349 Protes Soal Pencabutan Subsidi Listrik

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku telah menerima 349 laporan masyarakat pengguna listrik 900 Volt Ampere (VA) yang tidak terima subsidinya dicabut pemerintah.

Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Jarman menyebut, semua protes ini berasal dari masyarakat yang seharusnya menerima subsidi berdasarkan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Namun sesuai data PT PLN (Persero), golongan masyarakat ini tidak tercantum di dalam daftar penerima subsidi.

"Terjadi bahwa di data identitas (ID) pelanggan PLN, mereka tidak tercatat sebagai peneriman subsidi. Tapi di data TNP2K, mereka tercatat sebagai orang miskin. Data ini yang sedang kami upayakan untuk di-match ulang," jelas Jarman di kantornya, Rabu (10/2).

Menurutnya, hal itu terjadi karena golongan masyarakat tersebut mengontrak rumah dari pelanggan yang memang tidak menerima subsidi listrik. Secara data PLN, listrik di rumah yang mereka huni memang tidak berhak mendapat subsidi. Namun di saat yang bersamaan, mereka sebetulnya berhak mendapatkan subsidi.

Maka dari itu, ia berharap masyarakat miskin yang pindah rumah kontrakan agar melapor dulu ke PLN agar subsidinya tidak dicabut.

"Supaya kalau dia pindah kontrak, yang tidak dapat subsidi yang ditinggal. Supaya nanti datanya bisa di-match kan lagi dengan rumah barunya," ujarnya.

Jarman melanjutkan, pemerintah telah memproses 110 keluhan di mana hak subsidinya telah dikembalikan seluruhnya. Sehingga, total keluhan yang masih belum diproses tinggal 230 protes.

Namun, ada kemungkinan jumlah keluhan bertambah lagi pada pekan ini. Seharusnya, protes-protes ini akan masuk hari Jumat, namun ia mengaku belum mendapat laporannya.

"Sebagian lagi sedang kami cek, karena baru masuk Kamis atau Jumat laporan barunya. Prinsipnya, semua yang masuk secara aplikasi itu akan diproses, di mana 110 itu sudah langsung ditangani oleh PLN,"

Pilihan Redaksi Pemerintah Proses 249 Pengaduan Soal Subsidi Listrik PLN Siap Lelang 15 Ribu Megawatt Proyek Pembangkit Listrik PLN Siapkan Klausul Denda untuk Tender Pembangkit 15 ribu MW

Sebagai informasi, subsidi listrik di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 tercatat sebesar Rp45 triliun, di mana angka ini menurun 11,17 persen dibandingkan anggaran APBN Penyesuaian (APBNP) 2016 sebesar Rp50,66 triliun. Subsidi ini mencakup penggunaan listrik berdaya 450 VA bagi 9,1 juta pelanggan dan pelanggan 900 VA sebanyak 4,1 juta pelanggan.

Saat ini, terdapat 23,04 juta pelanggan yang menggunakan listrik berdaya 900 VA. Dengan demikian, terdapat 18,94 juta pelanggan 900 VA yang tidak bisa lagi menikmati subsidi listrik di tahun ini. (gir/gen)