Menguji Kekuatan RI jadi Mesin Ekonomi Terbesar Keempat Dunia

Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo mengatakan, untuk menjaga konsumsi tentu pemerintah harus mampu mengulik celah-celah penerimaan negara, baik dari sisi perpajakan maupun bea dan cukai.

Untuk perpajakan, peningkatan kepatuhan membayar pajak dari wajib pajak dan peningkatan kemampuan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menangkap pajak menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. 

Pasalnya, saat ini rasio membayar pajak Warga Negara Indonesia hanya 11 persen, masih kalah dari beberapa negara tetangga yang berada sekitar 15 persen.

"Dalam waktu empat tahun, rasio kepatuhan pajak Indonesia harus 15 persen. Lalu, 18 persen dalam 10 tahun dan di 2025 harus 20 persen," kata Yustinus.

Yang harus dilakukan pemerintah, pertama, merealisasikan rencana penerbitan satu kartu identitas sekaligus kartu transaksi agar seluruh aktivitas ekonomi masyarakat dapat terpantau jelas. 

Kedua, melakukan digitalisasi perpajakan, baik administrasi hingga penyelidikan. Ketiga, revisi Undang-Undang Perbankan yang dipercaya mampu melicinkan kerja para fiskus dalam mendeteksi sumber-sumber pajak yang selama ini tak kasat mata.

Di samping melakukan hal-hal tersebut, yang ketiga, pemerintah harus pula mengatur pengenaan tarif bea keluar yang kooperatif dan ekstensifikasi cukai terhadap minuman ringan berpemanis, bahan bakar minyak (BBM), dan kendaraan bermotor untuk mendongkrak penerimaan.

"Tinggal pemerintah dalam satu sampai dua tahun ke depan memasang target penerimaan dan belanja yang realistis atau berpuasa memasang target tinggi," imbuh Yustinus.

---