OJK: Koordinasi IKNB-BUMN Percepat Pembangunan Infrastruktur

Jakarta, CNN Indonesia -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan mengkoordinasikan kerja sama pembiayaan antara Industri Keuangan Non Bank (IKNB) dengan perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai upaya mendukung percepatan pembangunan proyek-proyek infrastruktur di Tanah Air.

Kepala Eksekutif Pengawas IKNB OJK Firdaus Djaelani mengungkapkan, bentuk koordinasi yang dilakukan OJK, yakni mendorong perusahaan pelat merah untuk menerbitkan surat utang yang selanjutnya akan dibeli oleh IKNB.

"Kami undang BUMN di bidang infrastruktur. Kalau Anda punya proyek dan butuh dana, silahkan presentasi di hadapan perusahaan asuransi, dana pensiun, tawarkan proyek ke mereka," jelas Firdaus di Menara Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3).

Lihat juga: Dongkrak IKNB, OJK Benahi Tata Kelola dan Manajemen Risiko

Menurut Firdaus, penerbitan surat berharga dari BUMN infrastruktur akan ampuh mendongkrak bantuan pembiayaan dari IKNB ke proyek-proyek infrastruktur. Pasalnya, IKNB biasanya telah memiliki analis dari perusahaan sekuritas yang dapat melihat potensi dan penanganan risiko surat berharga untuk menyokong proyek.

Selain itu, Firdaus menilai, IKNB lebih tertarik membeli surat berharga dibandingkan ikut secara langsung sebagai konsorsium proyek infrastruktur. Di sisi lain, Firdaus melihat, ada ketertarikan dari perusahaan BUMN di bidang infrastruktur untuk mengandalkan pembiayaan dari IKNB.

Apabila koordinasi ini dapat dijalankan IKNB dan BUMN di bidang infrastruktur, Firdaus meyakini, kebutuhan pembiayaan proyek-proyek infrastruktur yang begitu besar dapat teratas, setidaknya memiliki variasi pembiayaan.

Selama ini, proyek infrastruktur masih bertumpu pada aliran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pemerintah. Hal ini membuat APBN membengkak karena menanggung pembiayaan proyek infrastruktur.

"Akhirnya, pemerintah menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) untuk menutup defisit APBN sehingga kebanyakan defisit karena membayar proyek infrastruktur," ucap Firdaus di Menara Merdeka, Jakarta, Selasa (14/3).

Lihat juga: OJK: Lembaga Penjamin Polis Rampung Oktober

Kemudian, tumpuan pembiayaan kedua proyek infrastruktur adalah sektor perbankan. Sektor perbankan memang mampu menjadi alternatif, namun kalau ingin mengejar percepatan pembangunan, tentu pemerintah membutuhkan celah-celah pembiayaan segar. Sehingga, IKNB dapat menjadi angin segar bagi kebutuhan dana infrastruktur.

Belum lagi, terhadap IKNB sendiri, pembiayaan ke sektor infrastruktur dapat meningkat. Sebab, selama ini, aliran pembiayaan IKNB masih didominasi untuk pembiayaan ke sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sektor industri kreatif, serta sektor usaha rintisan baru (start up).

Hal ini terjadi lantaran, pembiayaan IKNB ke proyek infrastruktur baru terjadi dalam setahun ke belakang, yakni pada 2016 lalu. Namun, dengan koordinasi ini diyakini pembiayaan IKNB ke infrastuktur akan meningkat di tahun ini.