Menakar Setoran Emiten Konstruksi Pelat Merah ke Pemerintah

Alfred Nainggolan, Kepala Riset Koneksi Kapital menuturkan, jumlah dividen tiap emiten tentunya atas permintaan dan persetujuan mayoritas pemegang saham, dalam hal ini pemerintah. Menurutnya, pemerintah membutuhkan pemasukan dari emiten pelat merah untuk menutupi target penerimaan pajak dalam APBN 2017 sebesar Rp1.307,3 triliun.

"Ini lebih antisipasi dari sisi makro, Bu Sri Mulyani jaga-jaga untuk menutupi shortfall dari target pajak. Jadi lebih kepada agar defisit tidak terlalu besar, mau tidak mau ada tambahan dari perusahaan BUMN," ujar Alfred kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/3).

Asal tahu saja, Data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemnkeu) mencatat, penerimaan pajak hingga akhir Februari baru mencapai sekitar Rp134,6 triliun atau sekitar 10,29 persen dari target.

Sehingga, Alfred menilai, dana yang didapatkan dari dividen tersebut tidak diperuntukan bagi pembangunan infrastruktur. Hal ini karena pemerintah lebih menyukai bentuk pendanaan lain untuk proyek infrastruktur seperti, pinjaman perbankan, kerja sama dengan perusahaan swasta, dan pinjaman dari lembaga jasa keuangan lainnya.

"Meski memang biaya infrastruktur besar tapi pemerintah sudah menyiapkan cara lain. Nah kalau tahun depan kondisi sudah lebih baik, mungkin dividen bisa diturunkan dari kebijakan saat ini yang 30 persen," sambung Alfred.

Berbeda dengan Alfred, analis Binaartha Sekuritas Muhammad Nafan Aji menjelaskan, besarnya dividen yang diberikan oleh tiap emiten kemungkinan besar akan kembali lagi pada emiten konstruksi tersebut, karena pemerintah juga akan menggunakan dana tersebut untuk percepatan infrastruktur.

"Yang terpenting adalah pembagian keuntungan ditujukan untuk menutupi kekurangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN tersebut akan digunakan untuk percepatan pembangunan infrastruktur pemerintah. Kita tahu bahwa pemerintah menginginkan dividen 30 persen," papar Nafan.

Sehingga, kenaikan payout ratio dividen emiten ini dinilainya tidak mengganggu kas perusahaan. Sebab, dana yang diberikan ke pemegang saham pun akan berputar kembali untuk proyek infrastruktur yang akan dikerjakan oleh empat emiten tersebut.

Di sisi lain, Alfred menilai, pemberikan dividen ini membuktikan keuangan perusahaan yang membaik kepada pelaku pasar. Peningkatan DPR oleh tiap emiten tidak akan menggerus modal perusahaan karena kenaikannya tidak signifikan yakni, hanya 10 persen dari sebelumnya.

Sehingga, perusahaan hanya perlu meyakinkan pasar lebih lanjut dengan mengemukakan terkait rencana perusahaan dalam mencari pendanaan lainnya untuk memenuhi modal kerja sepanjang tahun.

"Emiten-emiten itu kan masih memiliki porsi untuk mengeluarkan obligasi misalnya, lalu pinjaman perbankan. Jadi sekarang yang lebih ditunggu pasar itu strategi pendanaan mereka bagaimana," pungkas Alfred.