Usai Tax Amnesty, Pertemuan Petugas dan WP Diawasi CCTV

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (DJP Kemenkeu) Ken Dwijugeastiadi mengatakan, pasca pelaksanaan program pengampunan pajak atau tax amnesty, pertemuan antara petugas pajak dengan wajib pajak terkait pemeriksaan data pajak akan diawasi oleh kamera pengintai CCTV (closed circuit television).

"Pemeriksa dilarang berhubungan atau merangkap pekerjaannya untuk bertemu (dengan wajib pajak) di luar kantor. Jadi, nanti di kantor pajak ada CCTV dan rekaman yang mengawasi," ujar Ken di kantor Kemenkeu, Senin (27/3).

Berdasarkan prosedur pemeriksaan, DJP Kemenkeu akan melakukan pemeriksaan dari data yang dimiliki DJP. Apabila data pajak tak lengkap, DJP akan memberikan surat pemeriksaan kepada wajib pajak. Hal ini dilakukan dengan mengundang langsung wajib pajak ke kantor pajak.

Pilihan Redaksi Sri Mulyani Pamer Kesuksesan Tax Amnesty di Depan Orang S&P Sri Mulyani Kehabisan Pemanis di Pekan Terakhir Tax Amnesty

Tujuannya, untuk menyamakan data pajak yang telah masuk ke dalam sistem DJP dan yang diklaim oleh wajib pajak. Adapun dalam memastikan kesamaan data tersebut, Ken menyebutkan bahwa DJP akan mengerahkan petugas pemeriksa hingga bagian intelejen untuk melihat data tersebut.

Bila wajib pajak menolak untuk diperiksa langsung di kantor pajak, Ken menegaskan bahwa DJP bisa saja menjatuhkan sanksi kepada wajib pajak dalam bentuk penyidikan tanggungan pajak.

"Kalau menolak ada ketentuannya, ada sanksinya, bisa dilakukan penyidikan. Di Undang-undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sudah ada, kalau menghalangi pemeriksaan ada sanksinya," jelas Ken.

Setelah itu, DJP akan memroses sejumlah data tersebut, sehingga bila ditemukan kekurangan pembayaran pajak akan ditagihkan kepada wajib pajak beserta dengan denda yang harus dibayarkannya sesuai dengan ketentuan.

Hanya saja, Ken memastikan, usai pemeriksaan data pajak tersebut, DJP tak akan serta merta membeberkan nama-nama wajib pajak yang masih belum menunaikan kewajiban pajaknya. Pasalnya, hal tersebut dilindungi oleh UU.