Hari Ini Google Temui Ditjen Pajak Bahas Setoran
CNN Indonesia
Senin, 17 Apr 2017 08:15 WIB
Belitung, CNN Indonesia -- Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) hari ini, Senin (17/4) dijadwalkan bertemu dengan perwakilan perusahaan raksasa konten internet asal Amerika Serikat, Google.
"Kayaknya, Senin ini dia (Google) datang lagi dengan hitungannya," tutur Direktur Jenderal Pajak (DJP) Ken Dwijugiasteadi dalam acara Media Gathering Sinergi Demi Informasi di Tanjung Pandan, Belitung, Minggu (16/4).
Tanpa menyebutkan nominal, kata Ken, sebelumnya DJP telah mengajukan perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Google. Namun jumlah tersebut, harus diklarifikasi kembali oleh pihak perusahaan.
Ken menegaskan, Google berkewajiban untuk membayar pajak kepada otoritas pajak di Indonesia karena telah mendapatkan penghasilan melalui aktivitas usaha di Indonesia. Salah satunya dengan mengeruk penghasilan dari pemasangan iklan yang ditaksir mencapai triliunan per tahun.
Sesuai Pasal 2 Ayat (5) Huruf N Undang-Undang Pajak Penghasilan, Google termasuk sebagai badan usaha tetap (BUT) yang merupakan subyek pajak di Indonesia di mana Google merupakan termasuk komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
Hal itu juga ditegaskan oleh Ken dalam Surat Edaran Nomor SE - 04/PJ/2017 tentang Penentuan BUT Bagi Subjek Pajak Luar Negeri yang Menyediakan Layanan Aplikasi dan/atau Layanan Konten Melalui Internet.
Lebih lanjut, Ken berharap persoalan pajak Google ini bisa selesai secepatnya, sesuai peraturan yang berlaku.
"Kami di pajak ini tidak mau ribut karena ini urusannya dunia juga. Nanti seolah-olah orang pajak Indonesia ngawur, terus orang pajak Indonesia seenaknya. Kami tidak mau," ujarnya.
Dalam wawancara terpisah, Kepala Kantor Wilayah Jakarta Khusus Muhammad Haniv menyatakan pemungutan pajak dari Google Asia Pacific Pte Ltd bakal menggunakan perhitungan laporan keuangan (settlement) tahun 2015 dan 2016.
"Saya mau settlement, tapi saya akan buka settlement 2015-2016, dua tahun. Karena 2016 sudah selesai. Sudah mau SPT lagi, jangan lama-lama. Semakin lama akan ditagih pajak semakin besar," kata Haniv bulan lalu.
"Kayaknya, Senin ini dia (Google) datang lagi dengan hitungannya," tutur Direktur Jenderal Pajak (DJP) Ken Dwijugiasteadi dalam acara Media Gathering Sinergi Demi Informasi di Tanjung Pandan, Belitung, Minggu (16/4).
Tanpa menyebutkan nominal, kata Ken, sebelumnya DJP telah mengajukan perhitungan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Google. Namun jumlah tersebut, harus diklarifikasi kembali oleh pihak perusahaan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sesuai Pasal 2 Ayat (5) Huruf N Undang-Undang Pajak Penghasilan, Google termasuk sebagai badan usaha tetap (BUT) yang merupakan subyek pajak di Indonesia di mana Google merupakan termasuk komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
Lebih lanjut, Ken berharap persoalan pajak Google ini bisa selesai secepatnya, sesuai peraturan yang berlaku.
"Kami di pajak ini tidak mau ribut karena ini urusannya dunia juga. Nanti seolah-olah orang pajak Indonesia ngawur, terus orang pajak Indonesia seenaknya. Kami tidak mau," ujarnya.
"Saya mau settlement, tapi saya akan buka settlement 2015-2016, dua tahun. Karena 2016 sudah selesai. Sudah mau SPT lagi, jangan lama-lama. Semakin lama akan ditagih pajak semakin besar," kata Haniv bulan lalu.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK