Pemerintah Tunda Tarik Pajak Progresif Tanah 'Nganggur'

Jakarta, CNN Indonesia -- Setelah menunda rencana pengenaan pajak progresif terhadap apartemen kosong, pemerintah resmi mengurungkan niatnya untuk menarik pajak tinggi terhadap tanah yang menganggur, yang sebelumnya menjadi dasar pengenaan pajak progresif terhadap apartemen.

"Iya (ditunda), sedang dikaji lebih jauh," ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Selasa malam (2/5).

Senada dengan Darmin, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) Sofyan Djalil, yang menjadi pemberi usul pengenaan tarif pajak tinggi kepada tanah menganggur mengatakan, penundaan tersebut harus dilakukan lantaran pemerintah masih memikirkan waktu yang tepat untuk menjalankan kebijakan tersebut.

"Ditunda sekarang tapi (akan berlaku) di masa yang akan datang. Tapi dari sisi kajian (kebijakan) tidak menyulitkan, hanya masalah waktu (penerapan kebijakan) saja," jelas Sofyan pada kesempatan yang sama.

Bersamaan dengan penundaan tersebut, Sofyan memastikan pemerintah akan mematangkan aturan-aturan yang terangkum dalam kebijakan tersebut, yakni melalui sertifikasi tanah, bank tanah (land bank) hingga pengambilalihan hak tanah yang dilakukan oleh pemilik yang menganggurkan tanahnya.

"Jadi, kalau kamu punya tanah, kami tahu (karena ada sertifikat). Lalu, kalau tanah tidak digunakan, itu tanah terlantar, pemerintah bisa membatalkan hak (kepemilikan). Nah, nanti ditampung di bank tanah," terang Sofyan.

Dengan aturan-aturan tersebut, pemerintah bisa lebih mudah mewujudkan kepemilikan tanah yang merata da berkeadilan. Di mana nantinya, tanah yang terkumpul dalam bank tanah, akan dimanfaatkan untuk keperluan industri dan perumahan rakyat.

Pilihan Redaksi Resmi, Pungutan Pajak Progresif Apartemen Kosong Dibatalkan Meninjau Rencana Pajak Progresif Lahan Kosong Menkumham Minta Waktu Periksa Revisi PP Tata Ruang

Tak ketinggalan, kebijakan tersebut ampuh menahan laju kenaikan harga tanah, yang terus terjadi dengan besaran kenaikan yang tak terkontrol.

"Kenapa sulit sekali kita bangun rumah di kota-kota besar? Karena kenaikan harga tanah yang tinggi. Harga tanah secara rata-rata meningkat 17 persen setiap tahunnya," imbuh Sofyan.

Sayangnya, Sofyan enggan membagi pemetaan waktu yang tengah dikaji oleh pemerintah. Namun, ia memastikan, bila sudah menemukan waktu yang tepat, kebijakan tersebut akan diterapkan sehingga tanah yang menganggur dan harga tanah bisa dikelola lebih baik oleh pemerintah.