Pemerintah Bedakan Sanksi WP yang Tak Ikut Amnesti Pajak

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akan membedakan pemberian sanksi bagi peserta amnesti pajak yang tidak jujur dalam melaporkan harta dengan wajib pajak (WP) yang sama sekali tidak mengikuti program amnesti pajak.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, akan ada sanksi lebih berat bagi WP yang sama sekali tidak mendaftarkan diri dalam program pengampunan tersebut. Padahal, WP tersebut ternyata diketahui memiliki masalah dalam perpajakan.

"Ada pengelompokan sanksi yang sama sekali tidak ikut, dengan yang ikut tapi tidak melaporkan semuanya," ujar Darmin di kantornya, Rabu (10/5).

Menurut Darmin, diversifikasi sanksi tersebut akan tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) terkait pelaksanaan undang-undang amnesti pajak yang ditargetkan terbit dalam waktu dekat.

Pilihan Redaksi Tax Amnesty Rampung, Ditjen Pajak Bisa Tancap Gas Pemeriksaan Hingga Batas Waktu, 10,58 Juta Orang Laporkan SPT Pemerintah Akan Terbitkan PP Kejar WP Tak Ikut Amnesti Pajak

PP tersebut akan menjabarkan rincian tarif hingga denda secara jelas sehingga tidak menimbulkan tafsir lain dalam pelaksaan tax amnesty.

Salah satunya, yakni terkait tarif atau denda sebesar 200 persen dari nilai Pajak Penghasilan (PPh) yang tidak dilaporkan baik sengaja maupun tidak sengaja.

"Bisa juga dia ikut, tapi tidak bener angkanya atau tidak semuanya dilaporkan, itu ada aturannya. Di dalam UU itu tidak secara rinci sekali diatur. Makanya kita harus buat aturan rincinya sehingga tidak bisa ditafsir-tafsirkan lain dalam pelaksanaan," jelasnya.

Adapun menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, pemerintah telah menyepakati rancangan PP tersebut.

Selanjutnya, finalisasi draf legal PP akan dirampungkan oleh tim Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bersama dengan Kementerian Sekretariat Negara.

Diharapkan, sebelum paruh pertama tahun ini berakhir PP tersebut bisa segera diterbitkan.