Pemerintah Sebut yang Tak Mendukung AEoI Mungkin Ketakutan

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretaris Kabinet Pramono Anung berpendapat, pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan tak bisa dihindari. Perppu itu diteken Presiden Joko Widodo pada 8 Mei lalu.

Perppu ini merupakan tindak lanjut kesepakatan Indonesia bersama 136 negara lainnya untuk transparan mengenai data nasabah domestik dan luar negeri.

"Ya ini hal yang tidak bisa dihindarkan. Sebenarnya bagus bagi bangsa kita karena semuanya jadi transparan. Orang tidak lagi bisa menyembunyikan," ujar Pramono di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (17/5).

Pramono menuturkan, seharusnya hal ini disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat. Perppu disiapkan pemerintah karena akan berdampak baik bagi Indonesia.

"Yang tidak mendukung mungkin ketakutan karena terlalu banyak disimpen-simpen," ucapnya.

Ia menuturkan penjelasan lengkap akan disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo, dan Ketua DEwan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad esok hari.

Pilihan Redaksi Intip Data Nasabah, Ditjen Pajak Koordinasi dengan OJK Singapura Jadi Incaran Pertama Ditjen Pajak Korek Data Data Nasabah Dibuka, Perbankan Sebut Hanya Kegamangan Sesaat

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution penyerahan rancangan Perppu AEoI memang sedikit mundur dari target. Pasalnya, hingga kemarin rancangan Perppu AEoI yang dihasilkan tim perumusan Perppu belum rampung dikoreksi olehnya.

Dalam rancangan Perppu AEoI, pemerintah menyesuaikan format rancangan dengan standar internasional yang didapat usai berkonsultasi dengan Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organization for Economic Co-operation and Development/OECD).