Jepang Hibahkan Sistem Lalu Lintas Pelayaran 1,43 Yen Miliar

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Jepang menghibahkan sistem monitoring lalu lintas pelayaran oleh pelabuhan (Vessel Traffic System/VTS) fase II di Selat Malaka dan Selat Singapura senilai 1,43 miliar yen atau Rp172,4 miliar kepada pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perhubungan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, kegiatan proyek fase II dilakukan guna meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran Selat Malaka dan Singapura. Diharapkan, proyek dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Indonesia dan pengguna jasa transportasi laut di Selat Malaka dan Selat Singapura.

"Saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada Pemerintah Jepang yang terus konsisten meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di Selat Malaka dan Selat Singapura melalui bantuan hibah, berupa pembangunan VTS," ujarnya, mengutip ANTARA, Senin (5/6).

Lihat juga: Hampir 17 Ribu Angkutan Darat untuk Mudik Tak Laik Jalan

Dalam kesempatan yang sama, Duta Besar Jepang untuk Indonesia Masafumi Ishii bilang, Selat Malaka dan Selat Singapura memiliki tingkat risiko kecelakaan kapal yang sangat tinggi. Hal ini dikarenakan selatnya yang sempit dan memiliki dasar laut yang dangkal.

"Kerja sama di bidang VTS antara Indonesia dengan Jepang memiliki sejarah yang lama dan saat ini merupakan sistem VTS tahap kedua," katanya.

Ishii menuturkan, kerja sama tersebut telah ditandatangai pada 7 November 2008 silam untuk fase I. Pembangunan tahap I dimulai pada 15 Desember 2009 dan selesai pada 31 Maret 2011, sedangkan untuk fase II dimulai pada 28 Maret 2014 lalu dan selesai 10 Juni 2016.

Lihat juga: Pelni Proyeksi Pemudik Via Kapal Laut Turun Tipis Dua Persen

"Fasilitas tahap pertama masih dioperasikan secara baik karena kami bukan memberikan fasiltas saja, melainkan juga tenaga ahli," imbuhnya.

Saat ini, 20 personel dari Dumai dan dua dari Batam telah terakreditasi sebagai tenaga operasional VTS sesuai dengan standar Otoritas Asosiasi Internasional Bantuan Maritim untuk Navigasi Mercusuar (IALA).

"Dengan proyek ini sebagai permulaannya, kami berharap, agar Indonesia dan Jepang dapat menciptakan hubungan kerja sama lainnya untuk menciptakan keamanan untuk industri penerbangan dan kereta api," terang dia.

Pilihan Redaksi Pemerintah Siapkan Aturan Pembayaran Tol Wajib Nontunai Hindari Kendaraan Bertumpuk, Tempat Parkir Ruas Tol Ditambah

Sementara itu, Direktur Jenderal Perhubungan Laut A Tonny Budiono menuturkan, Selat Malaka dan Selat Singapura adalah salah satu kawasan laut Indonesia terpenting di Asia Tenggara.

Jalur Laut sepanjang 550 mil laut tersebut termasuk salah satu jalur paling sibuk sebagai jalur perdagangan internasional yang menunjang perekonomian dunia. Lebih dari 90.000 kapal dari berbagai negara dan sedikitnya 14.000 kapal dari Jepang melewati selat ini setiap tahunnya.

"Kondisi perairan yang sempit dan dangkal, ditambah dengan padatnya lalu lintas kapal, baik kapal penumpang, kapal kargo ataupun kapal ikan yang menyeberangi jalur tersebut setiap harinya menimbulkan risiko bencana yang besar, sehingga diperlukan peningkatan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah tersebut," ucapnya.

Alasan inilah yang mendasari pemerintah menerima dana bantuan hibah dari Pemerintah Jepang sebagai salah satu pengguna (user state) Selat Malaka dan Selat Singapura pada Maret 2006.

Tonny menyebutkan bahwa proyek fase II ini meliputi pembangunan fisik berupa VTS Sensor Stations di Tanjung Medang dan Tanjung Parit, Repeater Stations di Tanjung Sair, Simpang Ayam dan Selincing serta VTS Sub Center di Dumai, dan pembangunan fasilitasnya.

Antara lain, VTS Sub Center di Dumai, pembangunan peralatan di Tanjung Medang, Pembangunan Generator di Tanjung Medang dan Dumai, serta Steel Tower untuk Radar dan Communication Device di Tanjung Medang, Tanjung Sair, Tanjung Parit dan Simpang Ayam.

Dengan selesainya Proyek VTS fase II, jangkauan menjadi lebih luas mencakup seluruh wilayah perairan Selat Malaka dan Selat Singapura sepanjang 550 mil laut mulai dari Horsburg sampai dengan Tanjung Medang.

"Kementerian Perhubungan telah mengoperasikan layanan VTS tersebut secara penuh dan langsung setelah serah terima dimaksud agar pengawasan kapal di Selat Malaka dapat dilakukan," papar Tony.

Selain mendapatkan bantuan hibah untuk pembangunan fasilitas VTS, Indonesia juga memiliki kerja sama dengan Badan Kerja Sama Internasional Jepang (JICA) dalam bidang peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam bentuk bantuan teknis untuk pengoperasian VTS.

Kerja sama yang telah dijalin sejak 2012 ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan teknik pengoperasian bagi para operator VTS melalui serangkaian pelatihan.

Sebagai salah satu hasil dari kerja sama teknis ini, saat ini VTS Batam telah memiliki 17 orang operator VTS yang memiliki sertifikasi sesuai Standar (IALA) V. 103.1 dan VTS Dumai sebanyak 18 orang VTS Operator sesuai Standard IALA V. 103.1.

Hingga saat ini, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan telah memiliki 21 VTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Antara lain, Belawan, Teluk Bayur, Batam, Panjang, Palembang, Merak, Jakarta, Semarang, Surabaya, Benoa/Lombok Straits, Lembar, Pontianak, Batu Licin, Banjarmasin, Balikpapan, Samarinda, Makassar, Bitung, Sorong, Bintuni, dan Dumai.

Seluruh VTS tersebut diklaim berfungsi untuk menyediakan bantuan kepada industri pelayaran dalam perairan yang sibuk dan mempunyai tingkat risiko yang tinggi.