Kemenkeu Kaji Usulan Penambahan Anggaran Subsidi Listrik
CNN Indonesia
Jumat, 23 Jun 2017 13:26 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengaku, Kemenkeu akan menampung usulan penambahan anggaran subsidi listrik sebesar Rp1,7 triliun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2017 bagi pelanggan listrik berkapasitas 900 voltampere (VA).
Namun, ia menyebutkan, hingga kini, Kemenkeu masih menunggu hasil verifikasi terkait data pelanggan listrik yang akan menerima subsidi. Adapun, usulan disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Verifikasi juga akan dilakukan oleh Kementerian ESDM bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Menurut data Kementerian ESDM, ada kenaikan jumlah pelanggan listrik yang menerima subsidi sebanyak 2,4 juta, yaitu dari 4,1 juta menjadi 6,5 juta. Sementara, TNP2K melansir, jumlah penerima subsidi masih di angka 4,1 juta.
"Insyaallah ditampung. Nanti ada hasil verifikasi," ujar Askolani singkat di Kemenkeu, Kamis (22/6).
Apabila jumlah pelanggan listrik bersubsidi meningkat, tentu Kemenkeu perlu mengerek alokasi anggaran yang telah ditetapkan di dalam pagu APBN 2017 dari sebesar Rp50,4 triliun menjadi Rp52,130 triliun.
Untuk penambahan subsidi energi jenis lain, Askolani enggan memberikan proyeksinya. Misalnya, subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan gas elpiji seberat tiga kilogram.
"BBM nanti dicek ulang. LPG juga lihat situasi dan kondisi. Nanti lagi dicek ulang," imbuh Askolani.
Pasalnya, kajian atas seluruh proyeksi penambahan dan pengurangan anggaran yang akan diajukan dalam APBNP 2017 masih membutuhkan waktu untuk difinalisasi. Kendati begitu, pemerintah menargetkan bisa menyerahkan rancangan APBNP 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 3 Juli 2017 mendatang.
Di kesempatan yang berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, rencana pemerintah terhadap subsidi BBM memang tak berubah, sehingga tidak ada kenaikan harga BBM pada 1 Juli sampai 30 September 2017 mendatang sesuai dengan yang telah diumumkan pemerintah.
Namun, proyeksi harga BBM selepas September belum dibicarakan. "Itu kajiannya tiga bulan. Sejauh ini sampai Juli tidak ada perubahan. Artinya, selama belum ada perubahan, ya masih sama seperti ini (untuk tiga bulan terakhir di tahun ini)," katanya.
Pertimbangan pemberian subsidi di sektor energi hingga dampaknya pada harga energi, menurut Suahasil, masih dikaji oleh pemerintah sebelum dituangkan dalam APBNP 2017, termasuk dampaknya pada pelebaran defisit anggaran yang diperkirakan Rp36 triliun - Rp40 triliun.
Sehingga, defisit anggaran akan melebar ke kisaran Rp367 triliun sampai Rp370 triliun atau mencapai 2,6 persen dari proyeksi semula sebesar 2,41 persen. "Sudah (pertimbangkan subsidi energi). Tunggu minggu depan, kami ke DPR," terang Suahasil.
Namun, ia menyebutkan, hingga kini, Kemenkeu masih menunggu hasil verifikasi terkait data pelanggan listrik yang akan menerima subsidi. Adapun, usulan disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan. Verifikasi juga akan dilakukan oleh Kementerian ESDM bersama Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Menurut data Kementerian ESDM, ada kenaikan jumlah pelanggan listrik yang menerima subsidi sebanyak 2,4 juta, yaitu dari 4,1 juta menjadi 6,5 juta. Sementara, TNP2K melansir, jumlah penerima subsidi masih di angka 4,1 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Apabila jumlah pelanggan listrik bersubsidi meningkat, tentu Kemenkeu perlu mengerek alokasi anggaran yang telah ditetapkan di dalam pagu APBN 2017 dari sebesar Rp50,4 triliun menjadi Rp52,130 triliun.
"BBM nanti dicek ulang. LPG juga lihat situasi dan kondisi. Nanti lagi dicek ulang," imbuh Askolani.
Pasalnya, kajian atas seluruh proyeksi penambahan dan pengurangan anggaran yang akan diajukan dalam APBNP 2017 masih membutuhkan waktu untuk difinalisasi. Kendati begitu, pemerintah menargetkan bisa menyerahkan rancangan APBNP 2017 kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 3 Juli 2017 mendatang.
Di kesempatan yang berbeda, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara mengatakan, rencana pemerintah terhadap subsidi BBM memang tak berubah, sehingga tidak ada kenaikan harga BBM pada 1 Juli sampai 30 September 2017 mendatang sesuai dengan yang telah diumumkan pemerintah.
Pertimbangan pemberian subsidi di sektor energi hingga dampaknya pada harga energi, menurut Suahasil, masih dikaji oleh pemerintah sebelum dituangkan dalam APBNP 2017, termasuk dampaknya pada pelebaran defisit anggaran yang diperkirakan Rp36 triliun - Rp40 triliun.
Sehingga, defisit anggaran akan melebar ke kisaran Rp367 triliun sampai Rp370 triliun atau mencapai 2,6 persen dari proyeksi semula sebesar 2,41 persen. "Sudah (pertimbangkan subsidi energi). Tunggu minggu depan, kami ke DPR," terang Suahasil.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK