Sri Mulyani Sebut Beban Bunga Utang Indonesia Turun 150 Bps
CNN Indonesia
Selasa, 11 Jul 2017 20:16 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, beban bunga utang Indonesia sesungguhnya telah turun sekitar 150 basis poin (bps) sejak mendapat peringkat layak investasi (investment grade) dari Standard and Poor's (S&P). Peringkat tersebut melengkapi peringkat layak investasi yang sebelumnya telah disematkan dua lembaga pemeringkat lainnya, yaitu Fitch Rating dan Moody's.
"Utang kita ada penurunan cost beban bunga karena mendapat investment grade, seluruh surat utang kita turun bebannya hampir 150 bps," ucap Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (11/7).
Penurunan beban bunga utang tersebut, menurut Sri Mulyani, beban utang Indonesia secara keseluruhan. Namun, disisi lain, pemerintah menaikkan target penambahan utang pada Rancangan APBN Perubahan (R-APBNP) 2017.
Penambahan utang diproyeksi pemerintah akan berada dikisaran Rp42,3 triliun hingga Rp76,6 triliun guna menutup potensi pelebaran defisit yang diproyeksi ada di kisaran 2,67 persen sampai 2.92 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Meski menambah utang, Sri Mulyani berjanji tak akan melanggar Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara, yang membatasi total utang maksimal sebesar 60 persen dari PDB dan defisit anggaran tak akan melebihi 3 persen dari PDB.
"Kami akan tetap menjaga utang agar tak melewati batas yang dianggap membahayakan ekonomi maupun keuangan negara. Sedangkan saat ini, defisit masih di bawah 3 persen dan total akumulasi utang pemerintah di bawah 30 persen," imbuh Sri Mulyani.
Sri Mulyani pun menambahkan, untuk menjaga penggunaan utang, pemerintah juga terus memantau kualitas utang Indonesia, seperti profil jatuh tempo dan komposisi utang.
Dari sisi profil jatuh tempo, Sri Mulyani menargetkan agar pembagian utang merata, yaitu utang jangka pendek, menengah, dan panjang. "Kami jaga supaya rata-rata jatuh tempo utang masih 8 tahun. Kalau ada utang jangka pendek dan panjang, itu harus bisa didanai dan pada saat jatuh tempo bisa dibayarkan dengan penerimaan negara," terang Sri Mulyani.
Sementara itu, dari sisi komposisi utang, Sri Mulyani menjaga agar penggunaan utang yang berasal dari luar negeri dengan berbagai variasi denominasi mata uang asing tak menimbulkan beban baru bagi Indonesia.
"Jadi, setiap kebijakan harus dicocokkan dengan kemampuan bayar dalam jangka panjang," pungkas Sri Mulyani.
Disisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menambahkan, dengan adanya peringkat kelayakan investasi dari tiga lembaga pemeringkat, surat utang Indonesia akan semakin laku di pasar dunia. Pasalnya, peringkat tersebut memberikan jaminan kepada para investor.
"Sebelum ada investment grade, ada yang tidak bisa membeli surat utang kita. Dengan sudah tiga investment grade ini, bisa beli. Belum lagi, pertumbuhan ekonomi 5 persenan, inflasi terkendali, suku bunga bisa ditekan turun, makin banyak yang tertarik," kata Suahasil.
Sebagai informasi, dalam R-APBNP 2017, pemerintah menaikkan porsi pembiayaan utang dari Rp384 triliun menjadi Rp427 triliun sampai Rp461,3 triliun.
"Utang kita ada penurunan cost beban bunga karena mendapat investment grade, seluruh surat utang kita turun bebannya hampir 150 bps," ucap Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Selasa (11/7).
Penurunan beban bunga utang tersebut, menurut Sri Mulyani, beban utang Indonesia secara keseluruhan. Namun, disisi lain, pemerintah menaikkan target penambahan utang pada Rancangan APBN Perubahan (R-APBNP) 2017.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Meski menambah utang, Sri Mulyani berjanji tak akan melanggar Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 2007 tentang Keuangan Negara, yang membatasi total utang maksimal sebesar 60 persen dari PDB dan defisit anggaran tak akan melebihi 3 persen dari PDB.
Sri Mulyani pun menambahkan, untuk menjaga penggunaan utang, pemerintah juga terus memantau kualitas utang Indonesia, seperti profil jatuh tempo dan komposisi utang.
Dari sisi profil jatuh tempo, Sri Mulyani menargetkan agar pembagian utang merata, yaitu utang jangka pendek, menengah, dan panjang. "Kami jaga supaya rata-rata jatuh tempo utang masih 8 tahun. Kalau ada utang jangka pendek dan panjang, itu harus bisa didanai dan pada saat jatuh tempo bisa dibayarkan dengan penerimaan negara," terang Sri Mulyani.
Sementara itu, dari sisi komposisi utang, Sri Mulyani menjaga agar penggunaan utang yang berasal dari luar negeri dengan berbagai variasi denominasi mata uang asing tak menimbulkan beban baru bagi Indonesia.
"Jadi, setiap kebijakan harus dicocokkan dengan kemampuan bayar dalam jangka panjang," pungkas Sri Mulyani.
Disisi lain, Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Suahasil Nazara menambahkan, dengan adanya peringkat kelayakan investasi dari tiga lembaga pemeringkat, surat utang Indonesia akan semakin laku di pasar dunia. Pasalnya, peringkat tersebut memberikan jaminan kepada para investor.
"Sebelum ada investment grade, ada yang tidak bisa membeli surat utang kita. Dengan sudah tiga investment grade ini, bisa beli. Belum lagi, pertumbuhan ekonomi 5 persenan, inflasi terkendali, suku bunga bisa ditekan turun, makin banyak yang tertarik," kata Suahasil.
Sebagai informasi, dalam R-APBNP 2017, pemerintah menaikkan porsi pembiayaan utang dari Rp384 triliun menjadi Rp427 triliun sampai Rp461,3 triliun.
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK