BI Bakal Terbitkan Lagi Aturan Fintech di Akhir Tahun Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Bank Indonesia (BI) bakal mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) terkait financial technology (fintech) pada akhir tahun ini. Aturan tersebut nantinya akan fokus mengatur keamanan konsumen dan regulatory sandbox yang merupakan lingkungan aman bagi pelaku bisnis fintech untuk melakukan pengujian terhadap produk atau model bisnis yang inovatif.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia (BI) Mirza Adityaswara menuturkan, pihaknya menyadari peran digital dalam perputaran ekonomi dalam negeri telah berkembang pesat. Oleh karena itu, BI perlu ikut memantau perkembangan dan pergerakan bisnis fintech.

"Peran di digital ekonomi semakin besar. Semoga kuartal IV aturan BI tentang fintech akan terbit, jadi ada PBI fintech," papar Mirza di Yogyakarta, Senin (28/8).

Untuk saat ini, BI masih dalam tahap proses dalam proses pembuatan PBI tersebut. Dalam PBI tersebut, nantinya akan dimasukan aturan terkait regulatory sandbox.

"Kemudian menyusul bersamaan dengan aturan tentang sandbox, jadi teman-teman di bidang payment system terkait fintech bisa diamati bagaimana perkembangannya dan bagaimana pengaturan lebih lanjut," jelas Mirza.

Secara terpisah, Kepala Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran Eni V Panggabean menyatakan, PBI yang akan dirilis tersebut lebih fokus dalam hal keamanan bagi konsumen.

"Sehingga bisa terjadi perlindungan konsumen dan tentunya konsumen merasa nyaman dalam menggunakan perusahaan fintech," terang Eni.

Perusahaan fintech menurut dia, nantinya juga akan diwajibkan mendaftar di BI untuk masuk dalam regulatory sandbox. Namun, hanya perusahaan dengan kriteria tertentu yang akan masuk dalam regulatory sandbox.

"Jadi sandbox ini adalah suatu lingkungan dimana mereka bisa berusaha membuat inovasinya tapi tentunya dalam batas-batas yang kami buat," sambungnya.

Beberapa hal yang akan menjadi penilaian BI untuk masuk dalam sandbox, seperti profil risiko perusahaan, mitigasi risiko, dan sistem bisnis perusahaan tersebut secara keseluruhan.

Lihat juga: Perbanas: Disrupsi Digital Jadi Tantangan Perbankan Terkini

Koordinasi dengan K/L dan OJK

Sebelum itu, BI mengaku akan melakukan koordinasi dengan setiap kementerian dan lembaga (K/L) terkait, serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasalnya, OJK telah lebih dulu mengeluarkan aturan terkait fintech tahun lalu.

"Jadi kami sudah membahas, tapi tentunya kami sebelum mengeluarkan akan terlebih dahulu menyelaraskan dengan ketentuan lain yang serupa," ucap dia.

Seperti diketahui, OJK membentuk aturan terkait peer to peer lending bagi perusahaan fintech. Supaya tidak saling tumpang tindih, maka aturan baru nanti akan diharmonisasikan dengan aturan OJK tersebut.

"Sehingga perusahaan fintech bisa melakukan usahanya dengan baik, inovatif tapi tetap dalam koridor yang bisa dimonitor," sambungnya.

Menurut Eni, saat ini sudah ada 60 fintech yang melakukan konsultasi dengan BI untuk mendaftar secara resmi. Sehingga, saat nantiya PBI fintech dikeluarkan, perusahaan tersebut siap mendaftar.

Sebagai langkah awal, BI telah mengeluarkan PBI No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran pada akhir tahun lalu.

Aturan itu mengatur, memberikan izin, dan mengawasi penyelenggaraan sistem pembayaran yang dilakukan oleh Prinsipal, Penerbit, Acquirer, Penyelenggara Kliring, Penyelenggara Penyelesaian Akhir, serta Penyelenggara Transfer Dana.

Lihat juga: Pemerintah Bakal Pungut Pajak Pelaku Usaha e-Commerce

Sementara, Eni menegaskan, PBI yang baru nantinya akan berbeda dan akan menyempurnakan PBI sebelumnya. Hal ini disebabkan, PBI yang dikeluarkan tahun lalu hanya menyangkut sistem pembayaran.

"Tapi fintech kan bukan hanya e-wallet. Mereka banyak inovasi-inovasi yang lain, jadi kami sempurnakan lagi, dan kami kembangkan lagi PBI fintech ini," pungkas Eni.