Perusahaan e-Commerce Tambal Kekosongan Okupansi Perkantoran

Elisa Valenta Sari, CNN Indonesia | Kamis, 31/08/2017 08:12 WIB
Perusahaan e-Commerce Tambal Kekosongan Okupansi Perkantoran Kelompok perusahaan e-commerce dinilai mampu mengisi area yang selama ini dihuni oleh perusahaan komoditas yang tengah lesu secara global. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Maraknya perusahaan perdagangan dan jasa secara daring (e-commerce) diperkirakan mampu mengatasi masalah tingkat okupansi (hunian) kantor yang terus turun di area Central Business District (CBD) mau pun non-CBD di area Jakarta.

Head of Research Savillis Indonesia Anton Sitorus mengatakan, dengan prediksi pertumbuhan penjualan e-commerce mencapai US$14,5 miliar hingga 2021, perusahaan e-commerce akan mendukung pertumbuhan perkantoran di masa yang datang. Pasalnya, mereka berpotensi menjadi penyewa utama gedung perkantoran.

Kelompok perusahaan e-commerce, menurutnya mampu mengisi gedung yang selama ini dihuni oleh perusahaan-perusahaan besar seperti perusahaan minyak dan gas, tambang yang saat ini masih tertekan akibat dampak turunnya harga komoditas global.



"Mereka (pelaku e-commerce) masuk ke gedung-gedung perkantoran ini dalam dua tahun terakhir, selama ini mereka hanya memanfaatkan rumah atau ruko sebagai co-working space. Tapi dengan pertumbuhan kinerja pesat, mereka mulai mencari gedung sebagai tempat kerja," Anton, Rabu (30/8).

Sederet nama perusahaan besar e-commerce diketahui mulai melebarkan sayapnya dengan menempati gedung perkantoran di wilayah strategis Jakarta. Savills mencatat ada 15 perusahaan e-commerce besar yang menempati wilayah CBD dan non-CBD di Ibu Kota.

Beberapa perusahaan e-commerce yang bergerak di bidang business to consumer (B2C) tercatat menghuni gedung perkantoran besar antara lain Blibli.com yang berlokasi di Graha Niaga Thamrin, Traveloka di Wisma 77 Tower Slipi, Shopee di Wisma 77 Tower 2 Slipi, OLX di Menara Sentraya Melawai, dan Zalora di Bidakara Tower 1 Pancoran.

Kemudian ada Tokopedia di Tokopedia Kuningan, Elevenia di AIA Central Building Sudirman, Matahari Mall di Lippo Kuningan, Lazada di Plaza Agro Kuningan, JD.ID di RDT Tower Kuningan, Bukalapak di Plaza Kemang, hingga Facebook di Capital Place Kuningan.

Tak hanya e-commerce yang bergerak di segmen B2C, e-commerce yang bergerak dalam bisnis logistik seperti Go-Jek pun tercatat juga menghuni gedung perkantoran di Pasaraya Grande Mall. Selain itu perusahaan transportasi asal Malaysia Grab pun memilih lokasi perkantoran di Bendungan Hilir serta Uber berlokasi di Kemanggisan Kebayoran Baru.

Pelaku e-commerce memiliki karakteristik dan konsep ruangan yang lebih kreatif dan inovatif. Mereka membutuhkan fleksibilitas dalam menerapkan desain yang kasual dan nyaman bagi para pekerja.

"Mereka akan memanfaatkan sistem hot desk atau sharing table. Jadi tidak perlu menyediakan banyak meja untuk setiap karyawan yang jarang ada di kantor," ujar Anton.

Kriteria gedung perkantoran yang dicari pelaku e-commerce antara lain pun antara lain harus memiliki harga sewa yang terjangkau, akses yang mudah dan fleksibel. Senior Director Savills Lucy Rumantir mengatakan, hal ini lantaran para pelaku e-commerce biasanya memulai usaha dengan modal yang terbatas.

"Mereka mencari tempat yang murah, ketika pelaku e-commerce naik kelas, mereka akan pindah ke kantoran yang lumayan mahal tergantung kemampuan finansial mereka. Kalau mereka pindah ke kantor yang lebih bagus maka bisa dibilang kinerja mereka itu bagus," ujar Lucy.


Menurut catatan Savills Indonesia, tingkat kekosongan gedung perkantoran di kawasan CBD Jakarta meningkat dari 15,7 persen pada semester I tahun lalu menjadi 18,4 persen pada paruh pertama tahun ini. Hal itu karena jumlah pasokan yang cukup tinggi. Sedangkan tingkat kekosongan di kawasan non CBD mencapai 22,7 persen.

Savills memprediksi angka kekosongan kantor di Jakarta diprediksi akan terus meningkat hingga 2020 karena masih ada penambahan pasokan baru yang cukup besar. Di mana peningkatannya diprediksi mencapai 25 persen untuk kawasan CBD (2020) dan 30 persen untuk kawasan non-CBD (2018).