Pemerintah Segera Revaluasi Barang Milik Negara
CNN Indonesia
Jumat, 03 Nov 2017 00:38 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan segera melakukan revaluasi nilai Barang Milik Negara (BMN) untuk menyesuaikan dengan level yang layak saat ini, setelah inventarisasi BMN terakhir dilakukan pada 2007 silam.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencontohkan nilai tanah dan properti pasti mengalami eskalasi dalam 10 tahun terakhir, sehingga ada kemungkinan nilai BMN yang tercatat saat ini bersifat di bawah nilai layak (undervalued). Tak hanya eskalasi nilai, beberapa BMN juga tentu mengalami depresiasi.
“Dalam konteks inilah dari sisi akurasi, BMN Indonesia perlu melakukan revaluasi lagi. Nilainya bisa naik,” jelas Sri Mulyani, Kamis (2/11).
Selain penyesuaian dari BMN yang sudah ada (existing), nilai BMN juga bisa meningkat karena akumulasi belanja modal yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mencatat, rata-rata pengeluaran untuk belanja modal dari APBN per tahun mencapai Rp115 triliun sejak 2011.
“Belanja APBN dari pemerintah tentu menciptakan akumulasi barang modal, sehingga (nilai BMN) bisa naik. Semenjak 2011, belanja modal di atas Rp115 triliun per tahun. Ada beberapa tahun yang sampai capai Rp147 triliun per tahun. Ini terjemahannya sebagian dari BMN, dan ini perlu di-update,” paparnya.
Revaluasi BMN diperlukan karena menjadi aset dasar (underlying aset) dalam penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). Dana dari penerbitan SBSN sangat penting untuk membiayai belanja negara yang tahun depan diperkirakan sebesar Rp2.220,7 triliun sesuai APBN 2018.
Hingga 30 Juni 2017, ia mengatakan, ada BMN potensial sebesar Rp145,4 triliun yang bisa dijadikan underlying asset bagi SBSN.
“Kadang BMN yang diterima jadi underlying asset SBSN. Syariah ini harus aset negara sebagai penopangnya. Kalau BMN nilainya bagus, kami bisa memanfaatkan sebagai underlying asset berbentuk syariah,” pungkasnya.
Tahun lalu, nilai BMN yang tercatat adalah Rp2.188 triliun. Angka ini tercatat 40,1 persen dari total aset negara yang mencapai Rp5.456 triliun di periode yang sama.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Issa Rachmatarwata menuturkan, revaluasi BMN ini tentu memiliki tantangan tersendiri. Dengan jumlah unit begitu banyak, maka penilaian harus dilakukan secara teliti dan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.
Ia mencontohkan BMN seperti mercusuar yang meski bentuknya tidak besar, namun letaknya kecil dan sporadis di seluruh wilayah Indonesia. “Mercusuar ini tanahnya 4x4 meter saja, tapi lokasinya dimana-mana, sedangkan kami harus terjun langsung,” paparnya.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencontohkan nilai tanah dan properti pasti mengalami eskalasi dalam 10 tahun terakhir, sehingga ada kemungkinan nilai BMN yang tercatat saat ini bersifat di bawah nilai layak (undervalued). Tak hanya eskalasi nilai, beberapa BMN juga tentu mengalami depresiasi.
“Dalam konteks inilah dari sisi akurasi, BMN Indonesia perlu melakukan revaluasi lagi. Nilainya bisa naik,” jelas Sri Mulyani, Kamis (2/11).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain penyesuaian dari BMN yang sudah ada (existing), nilai BMN juga bisa meningkat karena akumulasi belanja modal yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia mencatat, rata-rata pengeluaran untuk belanja modal dari APBN per tahun mencapai Rp115 triliun sejak 2011.
“Belanja APBN dari pemerintah tentu menciptakan akumulasi barang modal, sehingga (nilai BMN) bisa naik. Semenjak 2011, belanja modal di atas Rp115 triliun per tahun. Ada beberapa tahun yang sampai capai Rp147 triliun per tahun. Ini terjemahannya sebagian dari BMN, dan ini perlu di-update,” paparnya.
Hingga 30 Juni 2017, ia mengatakan, ada BMN potensial sebesar Rp145,4 triliun yang bisa dijadikan underlying asset bagi SBSN.
“Kadang BMN yang diterima jadi underlying asset SBSN. Syariah ini harus aset negara sebagai penopangnya. Kalau BMN nilainya bagus, kami bisa memanfaatkan sebagai underlying asset berbentuk syariah,” pungkasnya.
Tahun lalu, nilai BMN yang tercatat adalah Rp2.188 triliun. Angka ini tercatat 40,1 persen dari total aset negara yang mencapai Rp5.456 triliun di periode yang sama.
Sementara itu, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kemenkeu Issa Rachmatarwata menuturkan, revaluasi BMN ini tentu memiliki tantangan tersendiri. Dengan jumlah unit begitu banyak, maka penilaian harus dilakukan secara teliti dan dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.
Ia mencontohkan BMN seperti mercusuar yang meski bentuknya tidak besar, namun letaknya kecil dan sporadis di seluruh wilayah Indonesia. “Mercusuar ini tanahnya 4x4 meter saja, tapi lokasinya dimana-mana, sedangkan kami harus terjun langsung,” paparnya.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK