Dana Kelolaan BPJS Ketenagakerjaan Kuartal III Lampaui Target

Jakarta, CNN Indonesia -- Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan mencatat dana kelolaannya hingga kuartal ketiga tahun ini telah melampaui target, yakni sebesar Rp309 triliun dari target Rp297 triliun.

Itu berarti, dana kelolaan eks PT Jamsostek (Persero) tersebut lebih tinggi empat persen dari target. “Kami tidak ada rencana menaikkan target sampai akhir tahun. Namun, di akhir tahun prediksinya mampu mencapai Rp315 triliun sampai Rp320 triliun," terang Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Agus Susanto, Selasa (7/11).

Dengan perkiraan tersebut, jumlah dana kelola sepanjang tahun ini bisa tumbuh hampir 18,8 persen dibandingkan pencapaian tahun lalu yang hanya sebesar Rp260,54 triliun.

Lihat juga: BPJS Kesehatan Bisa Klaim Sakit Akibat Kerja ke BPJS Tenaker

Agus menuturkan, ada empat strategi yang membuat pencapaian dana kelolaan kinclong. Pertama, perusahaan melakukan efisiensi pada biaya investasi. "Kami revisi biaya investasi, biaya untuk reksa dana. Kami turunkan jauh," katanya.

Sayangnya, sebagai kompensasi dari berkurangnya biaya investasi, diperkirakan hasil investasi juga akan turun. Adapun, target semula sebesar Rp25 triliun. 

Kedua, perusahaan melakukan optimalisasi pengembalian (return) dan optimalisasi pembayaran iuran. Ketiga, penambahan jumlah peserta. 

Lihat juga: Sri Mulyani Pastikan Iuran BPJS Kesehatan Tak Naik

"Peserta secara tahunan (year on year/yoy) naik 19 persen menjadi 24,3 juta peserta. Targetnya sampai akhir tahun sebanyak 25,2 juta," jelasnya.

Keempat, berkurangnya peserta yang menunggak iuran. Agus bilang, tingkat kesadaran dan kepatuhan peserta kian bertambah baik, meski porsi peserta yang menunggak iuran masih sekitar 30 persen dari total peserta.

Perbaikan kepatuhan pembayaran iuran peserta, ia melanjutkan, salah satunya didorong oleh penambahan kanal-kanal pembayaran iuran BPJS Ketenagakerjaan. Misalnya, dengan toko ritel hingga perusahaan rintisan (startup), seperti Tokopedia dan pasarpolis.com.

Lihat juga: Ada Rp5 T Bagi Hasil Cukai Bisa Tambal Defisit BPJS Kesehatan

"Selain itu, kami tagih terus dan kerja sama dengan Kejaksaan untuk mengingatkan perusahaan-perusahaan yang menunggak tadi. Karena itu sudah menjadi kewajiban. Toleransi keterlambatannya hanya satu bulan," pungkasnya. (bir)