Adapun yang terbaru, pemerintah baru saja secara resmi menandatangani dua naskah pinjaman (loan agreement) dengan pemerintah melalui JICA, senilai total 127,21 miliar yen atau setara Rp15,2 triliun.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan dokumen pinjaman itu terdiri dari dokumen IP-576 senilai 8, 309 miliar yen atau Rp900 miliar untuk Pengembangan Universitas Berkelas Dunia dengan Semangat Kewirausahaan Universitas Gadjah Mada (UGM) dan dokumen IP-577 senilai 118,906 miliar yen atau Rp14, 3 triliun untuk pembangunan fase 1 Pelabuhan Patimban.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani memaparkan, UGM akan memanfaatkan dana pinjaman untuk membangun 10 pusat pembelajaran (learning center) di Yogyakarta dalam rangka memperkuat aktivitas pengembangan dan riset, kerja sama dengan komunitas lokal dan industri, serta pengembangan sumber daya manusia di UGM.
"Gedung yang akan dibangun akan dilengkapi dengan peralatan muktahir untuk kepentingan pendidikan dan riset," ujarnya.
Sementara itu, pinjaman untuk pengembangan Pelabuhan Patimban merupakan pinjaman tahap pertama yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan jalan akses sepanjang 8,1 kilometer, terminal baru, jembatan, dan back-up area pelabuhan. Pinjaman yang dikucurkan termasuk pinjaman lunak dengan tingkat bunga 0,1 persen per tahun dan jangka waktu pinjaman 40 tahun.
"Pelabuhan baru Patimban akan menjadi alternative bagi industri di area sekitarnya yang akan memperkuat aktivitas ekonomi dan jaringan logistik kelautan di wilayah metropolitan Jakarta. Pelabuhan baru Patimban ditargetkan untuk soft opening pada Maret 2019," ujarnya.
Sebagai informasi, pinjaman dari pemerintah Jepang sudah mengucur ke Indonesia sejak 1958. Ke depan, Sri Mulyani pun berharap kerja sama antara Indonesia dan Jepang akan terus berlanjut. (agi)