ANALISIS
Mengukur Kemampuan Keuangan KAI Sokong Dana LRT Jabodebek
Safyra Primadhyta | CNN Indonesia
Jumat, 24 Nov 2017 18:10 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI menerima mandat pemerintah untuk menyelenggarakan proyek kereta api ringan (LRT) sesuai Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 tentang Percepatan Penyelenggaraan LRT Terintegrasi di Wilayah Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek).
Namun, lewat surat bernomor S-665/MBU/11/2017, Menteri BUMN Rini Soemarno malah mengusulkan agar operator kereta api pelat merah itu tak lagi menjadi penyelenggara pendanaan pembangunan LRT Jabodebek.
Rini melalui surat yang dilayangkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tertanggal 20 November 2017 itu menyarankan KAI hanya menjadi penyelenggaran dan pengoperasi sarana LRT, karena kekhawatiran membengkaknya anggaran proyek dari Rp26,7 triliun menjadi Rp31,8 triliun.
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, usulan sang menteri yang mengusulkan KAI tak lagi jadi investor, operator, dan pemegang konsesi proyek karena kenaikan nilai proyek LRT berpotensi mengganggu neraca keuangan perseroan.
Diberitakan sebelumnya, pembiayaan proyek LRT sebagian besar bakal dibiayai lebih dulu oleh pinjaman perbankan. Dari anggaran proyek sebesar Rp26,7 triliun, selaku kontraktor proyek, KAI dan PT Adhi Karya (Persero) Tbk akan menanggung anggaran sebesar Rp 9 triliun.
Sementara, sisanya Rp17,6 triliun berasal dari sindikasi perbankan kepada penyelenggara proyek, dalam hal ini KAI. Nah, jika anggaran bengkak, maka porsi pinjaman akan ikut membengkak. Konsekuensinya, sebagai penyelenggara proyek, KAI akan menanggung tambahan utang.
Menilik laporan keuangan perseroan tahun lalu, kekhawatiran Gatot tersebut sebetulnya beralasan. Hingga akhir tahun lalu, utang perseroan mencapai Rp15,4 triliun yang terdiri dari liabitas jangka pendek sebesar Rp5,92 triliun atawa naik 1,7 persen secara tahunan, dan liabilitas jangka panjang Rp9,5 triliun atau melonjak Rp2,01 triliun.
Sementara, ekuitas perusahaan cuma tercatat sebesar Rp9,7 triliun atau naik 6,9 persen secara tahunan. Ekuitas tersebut didominasi oleh modal saham sebesar Rp5,3 triliun, naik Rp2 triliun secara tahunan. Selain itu, total ekuitas juga ditopang oleh saldo laba perusahaan yang tercatat Rp3,05 triliun.
Dengan kondisi demikian, rasio utang terhadap modal perseroan (DER) hingga akhir tahun lalu akan mencapai 1,59 kali. Rasio itu akan semakin membengkak setelah perseroan menarik pinjaman demi pembangunan LRT.
Untuk menjaga kesehatan keuangan perusahaan, pemerintah berinisiatif untuk menyuntikkan tambahan modal kepada perseroan. Dalam dua tahun ini, perseroan mendapatkan PMN sebesar Rp4triliun dan tahun depan perseroan akan mendapatkan tambahan sebesar Rp3,6 triliun.
Dengan asumsi modal bertambah Rp7,6 triliun, tambahan pinjaman untuk LRT sebesar Rp17,6 triliun akan membuat DER perusahaan menjadi 1,9 kali.
Apabila anggaran proyek membengkak menjadi Rp31,8 triliun dan penambahan anggaran dibiayai oleh pinjaman, maka DER perusahaan menjadi 2,2 kali.
Secara operasional, perseroan tahun lalu mencetak laba bersih Rp1,02 triliun atau turun dari tahun sebelumnya, yakni Rp1,4 triliun. Alternatif yang bisa diambil adalah membagi beban pinjaman kepada kontraktor LRT lainnya, yakni Adhi Karya.
Adapun, ekuitas Adhi Karya tercatat Rp5,4 triliun hingga akhir tahun lalu dengan total utang mencapai Rp14,65 triliun. Artinya, DER perseroan sudah mencapai 2,71 kali. Jika perseroan mendapatkan tambahan utang lagi dari proyek LRT, maka DER perseroan bisa semakin membengkak dan neraca perseroan semakin terbebani.
Tahun lalu, perusahaan konstruksi pelat merah tersebut mencetak laba bersih sebesar Rp315,12 miliar atau melorot 32,23 persen dari periode tahun sebelumnya, yaitu Rp465,02 miliar.
Sebenarnya, sebagai perusahaan pelat merah, KAI dan Adhi Karya mengemban tugas untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Selain LRT, keduanya memiliki proyek-proyek lain.
Jangan sampai, penambahan beban pada neraca kedua perseroan mengganggu terlaksananya proyek lain yang pada akhirnya mengganggu pelayanan kepada masyarakat. (bir)
Namun, lewat surat bernomor S-665/MBU/11/2017, Menteri BUMN Rini Soemarno malah mengusulkan agar operator kereta api pelat merah itu tak lagi menjadi penyelenggara pendanaan pembangunan LRT Jabodebek.
Rini melalui surat yang dilayangkan ke Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi tertanggal 20 November 2017 itu menyarankan KAI hanya menjadi penyelenggaran dan pengoperasi sarana LRT, karena kekhawatiran membengkaknya anggaran proyek dari Rp26,7 triliun menjadi Rp31,8 triliun.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Kementerian BUMN mengusulkan KAI tak lagi jadi investor, operator, dan pemegang konsesi proyek LRT Jabodebek karena kenaikan nilai proyek LRT berpotensi mengganggu neraca keuangan perseroan. (ANTARA FOTO/Feny Selly). |
Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Jasa Survei, dan Konsultan Kementerian BUMN Gatot Trihargo mengatakan, usulan sang menteri yang mengusulkan KAI tak lagi jadi investor, operator, dan pemegang konsesi proyek karena kenaikan nilai proyek LRT berpotensi mengganggu neraca keuangan perseroan.
Sementara, sisanya Rp17,6 triliun berasal dari sindikasi perbankan kepada penyelenggara proyek, dalam hal ini KAI. Nah, jika anggaran bengkak, maka porsi pinjaman akan ikut membengkak. Konsekuensinya, sebagai penyelenggara proyek, KAI akan menanggung tambahan utang.
Sementara, ekuitas perusahaan cuma tercatat sebesar Rp9,7 triliun atau naik 6,9 persen secara tahunan. Ekuitas tersebut didominasi oleh modal saham sebesar Rp5,3 triliun, naik Rp2 triliun secara tahunan. Selain itu, total ekuitas juga ditopang oleh saldo laba perusahaan yang tercatat Rp3,05 triliun.
Dengan kondisi demikian, rasio utang terhadap modal perseroan (DER) hingga akhir tahun lalu akan mencapai 1,59 kali. Rasio itu akan semakin membengkak setelah perseroan menarik pinjaman demi pembangunan LRT.
Dengan asumsi modal bertambah Rp7,6 triliun, tambahan pinjaman untuk LRT sebesar Rp17,6 triliun akan membuat DER perusahaan menjadi 1,9 kali.
Apabila anggaran proyek membengkak menjadi Rp31,8 triliun dan penambahan anggaran dibiayai oleh pinjaman, maka DER perusahaan menjadi 2,2 kali.
Adapun, ekuitas Adhi Karya tercatat Rp5,4 triliun hingga akhir tahun lalu dengan total utang mencapai Rp14,65 triliun. Artinya, DER perseroan sudah mencapai 2,71 kali. Jika perseroan mendapatkan tambahan utang lagi dari proyek LRT, maka DER perseroan bisa semakin membengkak dan neraca perseroan semakin terbebani.
Tahun lalu, perusahaan konstruksi pelat merah tersebut mencetak laba bersih sebesar Rp315,12 miliar atau melorot 32,23 persen dari periode tahun sebelumnya, yaitu Rp465,02 miliar.
Lihat juga:KAI Hitung Ulang Belanja Modal LRT Jabodebek |
Jangan sampai, penambahan beban pada neraca kedua perseroan mengganggu terlaksananya proyek lain yang pada akhirnya mengganggu pelayanan kepada masyarakat. (bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK