KAI Tetap Mayoritas di Perusahaan Patungan LRT Jabodebek

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Rabu, 29/11/2017 13:36 WIB
KAI Tetap Mayoritas di Perusahaan Patungan LRT Jabodebek KAI tetap menjadi pemegang saham mayoritas pada perusahaan patungan (JV) bersama dengan Adhi Karya dan BUMN lainnya, yang dibentuk guna membiayai LRT Jabodebek. (CNNIndonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan untuk membentuk perusahaan patungan (Joint Venture/JV) dengan melibatkan sejumlah BUMN guna menjadi investor pembangunan proyek kereta Light Rapid Transit (LRT) Jabodebek, menggantikan PT Kereta Api Indonesia dan PT Adhi Karya Tbk. Perusahaan patungan ini ditargetkan bakal rampung Desember ini, dengan KAI tetap sebagai pemegang saham mayoritas.

Kendati tak lagi menjadi investor langsung, KAI tetap akan menjadi pemegang saham mayoritas perusahaan patungan tersebut, bersama dengan Adhi Karya dan BUMN lainnya. Saat ini, pembentukannya masih digodok oleh pemerintah di bawah komando Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan ditargetkan selesai pada Desember 2017.

Deputi Bidang Usaha Konstruksi, Sarana, dan Prasarana Perhubungan Kementerian BUMN Ahmad Bambang mengatakan, pemerintah sengaja ingin menggandeng BUMN lain agar proyek ini terselamatkan. Selain itu, pemerintah ingin BUMN yang memililki lahan yang bisa dilalui proyek LRT juga terlibat.


"Misalnya lewat lahan RNI (PT Rajawali Nusantara Indonesia), kami tidak perlu sewa (lahan) jangka panjang lagi, sudah jadi saham saja di JV ini. Ada juga Jasa Tirta kan banyak itu (lahannya), daripada sewa 50 tahun," ujar Abe, sapaan akrabnya di Kementerian BUMN, Rabu (29/11).

Abe menjelaskan, saham mayoritas dari perusahaan patungan tersebut akan tetap dipegang oleh KAI, kendati kemungkinan tak akan lagi di atas 50 persen. Pasalnya, selain KAI dan Adhi Karya, menurut dia, pembagian kepemilikan saham akan disesuaikan dengan BUMN yang bergabung.

Hanya saja, lantaran belum ada kepastian BUMN mana yang akan bergabung pada perusahaan patungan ini, Abe bilang, pemerintah tetap akan fokus untuk merubah ketentuan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 49 Tahun 2017 yang sebelumnya mengatur soal penjaminan LRT Jabodebek.

"Jadi nanti boleh tambah lagi (BUMN-nya) lalu tinggal tunggu perubahan akta. Kemudian peraturan kami rubah, kan yang jamin proyeknya toh sama semua BUMN," terang Abe.

Selain membuka pintu bagi BUMN lain untuk jadi investor, Abe bilang, pemerintah juga akan membuka lelang bagi kontraktor proyek LRT Jabodebek. Namun, lebih rincinya belum ingin dijabarkan oleh Abe. Bahkan, ia bilang, tawaran jadi investor dan kontraktor ini juga dibuka kepada perusahaan swasta bila ada yang berminat.

Dengan cara ini, ia melihat, proyek LRT Jabodebek tetap akan bisa diteruskan. Di sisi lain, proyek ini tak akan pula mengganggu keuangan KAI yang sebelumnya sempat sanksi dengan kemampuannya. "Dengan begitu DER-nya masih bisa masuk," pungkasnya.

Kendati begitu, Direktur Utama Adhi Karya Budi Harto bilang, rumitnya persoalan investor LRT ini tak mengganggu keuangan perusahaan yang telah mengeluarkan uangnya untuk mendanai proyek sejauh ini.

"Sampai sekarang sudah gelontorin Rp5 triliun, tapi tidak akan mengganggu pembayaran proyek Adhi Karya," kata pada kesempatan yang sama.

Adapun untuk perusahaan patungan nanti, Budi bilang, Adhi Karya akan memiliki saham sekitar 15 persen dari keseluruhan. Namun, ia masih enggan merinci berapa besar saham KAI dan ruang yang disiapkan pemerintah bila ada BUMN lain yang bergabung. (agi/agi)