
Jokowi Bakal Rilis Paket Kebijakan Cegah Korupsi
Galih Gumelar, CNN Indonesia | Senin, 11/12/2017 12:32 WIB

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah segera menerbitkan paket kebijakan untuk mencegah tindak pidana korupsi. Adapun, paket kebijakan ini ditujukan untuk mempercepat investasi dan mengurangi potensi kebocoran keuangan negara.
Secara lebih rinci, Jokowi merinci, paket kebijakan tersebut terdiri dari modernisasi dan penindakan, profesionalisme penyediaan barang dan jasa, penurunan biaya ekonomi tinggi di sektor strategis, pencegahan kebocoran penerimaan negara dari pajak dan bea cukai, hingga penyusunan manajemen anti suap di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.
“Upaya pemerintah untuk memperkecil ruang korupsi tidak akan berhenti. Kami akan mengeluarkan paket kebijakan,” tegas Jokowi, Senin (11/12).
Selain paket kebijakan, ia juga berharap, Peraturan Presiden mengenai sistem perencanaan, pengadaan barang dan jasa, dan penganggaran secara elektronik dan terintegrasi (e-planning, e-budgeting, e-procurement) yang akan diterbitkan mampu mempersempit tindak korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Adapun dari sisi investasi, pemerintah akan memupus potensi suap dari regulasi-regulasi yang dijadikan objek transaksi pemerintah daerah dengan menyelenggarakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, seperti yang diamanatkan di dalam Perpres Nomor 91 Tahun 2017. Ia berharap, sistem ini bisa rampung pada Februari 2018 mendatang.
“Kami juga minta Gubernur hingga Walikota untuk perbaiki. Kontrol apakah betul layanan ini bisa cepat. Kami juga terbitkan Perpres e-budgeting, procurement yang terntegrasi. Ini memperkecil ruang korupsi secara sistematis,” imbuh Jokowi.
Kebijakan ini dianggap penting demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meski survei Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebut bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. (bir)
Secara lebih rinci, Jokowi merinci, paket kebijakan tersebut terdiri dari modernisasi dan penindakan, profesionalisme penyediaan barang dan jasa, penurunan biaya ekonomi tinggi di sektor strategis, pencegahan kebocoran penerimaan negara dari pajak dan bea cukai, hingga penyusunan manajemen anti suap di Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta.
Selain paket kebijakan, ia juga berharap, Peraturan Presiden mengenai sistem perencanaan, pengadaan barang dan jasa, dan penganggaran secara elektronik dan terintegrasi (e-planning, e-budgeting, e-procurement) yang akan diterbitkan mampu mempersempit tindak korupsi yang dilakukan oleh pemerintah daerah.
Adapun dari sisi investasi, pemerintah akan memupus potensi suap dari regulasi-regulasi yang dijadikan objek transaksi pemerintah daerah dengan menyelenggarakan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik, seperti yang diamanatkan di dalam Perpres Nomor 91 Tahun 2017. Ia berharap, sistem ini bisa rampung pada Februari 2018 mendatang.
Kebijakan ini dianggap penting demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meski survei Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) menyebut bahwa masyarakat Indonesia memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi kepada pemerintah. (bir)
ARTIKEL TERKAIT

Jokowi: Tahun Ketiga Kabinet Kerja, Ekonomi Semakin Baik
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Siap Laporan untuk BPK, Jokowi Ingatkan Jangan Korupsi
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Pertumbuhan Ekonomi Masih Sulit Tembus 6% di Periode I Jokowi
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Sri Mulyani dan Asman Abnur 'Lempar Bola' Soal Bos Pajak Baru
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Jokowi Bahas Pergantian Dirjen Pajak Siang Ini
Ekonomi 2 tahun yang lalu
Jokowi Imbau Menteri dan Pengusaha untuk Cek Data
Ekonomi 2 tahun yang lalu
BACA JUGA

DPR Ingatkan Jokowi Hukuman Mati Koruptor Sudah Ada di UU
Nasional • 10 December 2019 20:01
Mahfud soal Hukum Mati Koruptor: Kadang Hakim Memutus Ringan
Nasional • 10 December 2019 16:15
Jokowi Sebut Ada Temuan Baru Kasus Novel Baswedan
Nasional • 10 December 2019 15:58
Komnas HAM Sebut Kasus Novel Tolok Ukur Komitmen Jokowi
Nasional • 10 December 2019 15:44
TERPOPULER

Erick Thohir Akan Bongkar Bisnis 85 Hotel Milik BUMN
Ekonomi • 6 jam yang lalu
Menkeu Era SBY Sebut Rupiah Akan Bergejolak Pada 2021
Ekonomi 1 jam yang lalu
Jokowi Mulai 'Gaji Pengangguran' April 2020
Ekonomi 1 jam yang lalu