Jakarta, CNN Indonesia -- Tahun 2017 akan berakhir dalam hitungan hari. Namun, pemerintah masih memiliki banyak pekerjaan rumah untuk merealisasikan belanja negara sesuai target sampai akhir tahun.
Per 15 Desember 2017, anggaran pos belanja negara baru terserap Rp1.849,5 triliun atau setara dengan 86,7 persen dari target Rp2.133 triliun.
"Bulan Desember ini, kami akan fokus merealisasikan belanja negara yang sudah dianggarkan pada tahun 2017 ini," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam konferensi pers di Gedung Djuanda I Kemenkeu, Rabu (20/12).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sri Mulyani mengungkapkan belanja negara diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), dan transfer ke daerah dalam rangka peningkatan pelayanan publik termasuk dana desa.
Jika dirinci, realisasi belanja pemerintah pusat tercatat sebesar Rp1.132,3 triliun atau 82,8 persen dari target Rp1.366 triliun. Sebesar Rp664,9 triliun berasal dari belanja kementerian/lembaga atau 83,25 persen dari target Rp798,7 triliun. Sedangkan Rp467,3 triliun sisanya berasal dari belanja non K/L.
Sementara itu, realisasi transfer ke daerah dan dana desa tercatat sudah mencapai Rp717,3 triliun atau 92,4 persen dari target APBNP 2017, Rp776,2 triliun.
Hingga akhir tahun, Sri Mulyani memperkirakan realisasi belanja pemerintah akan ada di kisaran 94 hingga 95 persen atau berkisar Rp2.005,3 triliun hingga Rp2.026,63.
Dengan demikian, meskipun penerimaan pajak diperkirakan shortfall di kisaran Rp110 triliun hingga Rp130 triliun dari target Rp1.283,6 triliun, defisit anggaran diprediksi akan ada di kisaran 2,6 hingga 2,7 persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Defisit tersebut di bawah batas maksimal yang ditetapkan oleh Undang-undang Keuangan Negara yaitu 3 persen dari PDB.
Beberapa contoh realisasi pemanfaatan belanja negara tahun ini di antaranya :1. 16,4 juta siswa telah mendapatkan manfaat penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP).
2. 7,5 juta siswa telah menerima dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
3. 1,2 juta keluarga penerima manfaat telah menerima Bantuan Pangan Non Tunai.
4. 364,4 ribu mahasiswa telah mendapatkan dana beasiswa dari program Biaya Pendidikan Mahasiswa Miskin Berprestasi (Bidikmisi).
5. 91,7 juta masyarakat telah mendapatkan manfaat dari program Jaminan Kesehatan Nasional kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS).
6. 5,99 juta keluarga penerima manfaat melalui penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH).
7. 14,2 juta keluarga penerima manfaat telah menerima subsidi pangan.
8. Pembangunan dan pengadaan Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) dan Alat Materian Khusus (Almatsus), seperti kapal apung, kapal perang RI, kapal latih, dan kendaraan tempur/ kendaraan taktis yang tersebar di Kementerian Pernahanan dan POLRI.
9. Jalan baru yang telah dibangun sepanjang 611 km, jalan tol 24,5 km dan jembatan 6.110 meter.
10. Tiga bandara siap dioperasikan di Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Barat, sedangkan delapan bandara lainnya sedang dalam pembangunan.
(lav)