Alasan Ratu Prabu Soal Dana Proyek LRT Bisa Capai Rp400 T

Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia
Selasa, 09 Jan 2018 18:10 WIB
Nilai investasi pembangunan proyek LRT Jabodetabek yang bombastis disebabkan teknologi canggih berbasis komputerisasi, dan adanya pembangkit listrik mandiri.
Nilai investasi Ratu Prabu Grup atas pembangunan proyek LRT Jabodetabek sangat bombastis disebabkan teknologi canggih berbasis komputerisasi, dan adanya pembangkit listrik mandiri. (CNNIndonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia -- Perusahaan swasta bernama Ratu Prabu Grup tiba-tiba menjadi buah bibir karena rencana bombastis membangun sekaligus mengelola Light Rail Transit Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi (LRT Jabodetabek).

Berdasarkan proposal yang diajukan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, nilai investasi mencapai kisaran US$28 miliar-US$30 miliar atau setara Rp378 triliun-Rp405 triliun (kurs Rp13.500).

Jika dibandingkan, angka investasi itu jauh lebih tinggi dari kebutuhan dana investasi proyek LRT Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi (Jabodebek) yang disebut pemerintah hanya sekitar Rp29,9 triliun.

Menanggapi hal itu, Direktur Utama Ratu Prabu Grup Burhanuddin Bur Maras mengungkapkan, perkiraan nilai investasi pembangunan dan pengelolaan proyek LRT itu berdasarkan penghitungan yang dilakukan sejak 1,5 tahun lalu oleh lembaga konsultan dari dua negara sekaligus, yakni Amerika dan Australia.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Saya undang konsultan hebat itu, menurut mereka proyek ini memungkinkan sekali. Dana untuk konsultan asal Amerika Serikat, Bechtel International senilai US$10 juta, yang Australia US$2 juta," papar Bur Maras, Selasa (9/1).

Gemilang Zaharin, Direktur PT Ratu Prabu Energi Tbk yang merupakan anak usaha Ratu Prabu Grup memaparkan, salah satu penyebab mahalnya proyek LRT Jabodetabek yang diusung perseroan itu karena pembangunan dan pengelolaannya sama sekali tak menggunakan fasilitas pemerintah.

"Mereka (lembaga konsultan) menghitung semua gunakan fasilitas sendiri, misalnya listrik tidak dari PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)," ucap Gemilang.

Menurut dia, lembaga konsultan juga memberikan saran kepada perusahaan untuk membangun pembangkit listrik sendiri guna mengaliri listrik bagi proyek LRT Jabodetabek. Melihat saran dari lembaga konsultan ini, perusahaan berencana membangun pembangkit listrik mandiri di Muara Karang.

"Jadi beda dengan LRT Jabedebek," tegasnya.

Nantinya, LRT Jabodetabek yang diusung oleh Ratu Prabu Grup juga serba digital, sehingga LRT akan melaju dengan sistem komputerisasi tanpa awak sebagai pengendara.

"Jadi tidak ada masinis. Kami menggunakan standard internasional, betul-betul semua sendiri," jelas Gemilang.

Kendati demikian, Gemilang belum bisa menyebutkan detil kebutuhan dana khusus untuk pembangunan pembangkit listrik dan kapasitas daya yang akan dibangun.

"Kemungkinan begitu tapi belum bisa sebutkan angka," tutur Gemilang.

Tiga Fase Konstruksi

Bur Maras menyebutkan, proyek LRT Jabodetabek bakal dibangun dalam tiga fase. Fase pertama, dana investasi yang dibutuhkan sebanyak US$8 miliar atau setara Rp108 triliun.

Dalam fase ini, perseroan akan membangun sepanjang 220 kilometer (km) dari total rencana pembangunan LRT Jabodetabek yang sepanjang 400 km. Rencananya, perseroan juga akan membangun 230 stasiun LRT pada tahap pertama, dari total 500 stasiun secara keseluruhan.

Sebelum memulai pembangunan, perusahaan harus mengurus administrasi dan negosiasi dengan perbankan terkait pinjaman dana selama sekitar dua tahun. "Kemudian pekerjaan fisik tiga tahun," imbuh Bur Maras.

Dengan demikian, pembangunan fase pertama ditargetkan paling lambat mulai dikerjakan pada 2020 mendatang.

Bur Maras menegaskan, rencana pembangunan LRT Jabodetabek tidak akan bersaing dengan proyek LRT Jabodebek pemerintah. Perusahaan justru berniat membantu meneruskan proyek LRT Jabodebek dengan melengkapi rute-rute yang tidak tersentuh.

"Jadi kami akan kerja sama, sambung-menyambung. Penumpang mereka juga bisa naik yang LRT Jabodetabek ini," jelas Bur Maras.
(lav)
LAINNYA DI DETIKNETWORK
LIVE REPORT
TERPOPULER