Pengusaha Minta Pemerintah Tak Plin Plan Bikin Kebijakan
Dinda Audriene | CNN Indonesia
Kamis, 25 Jan 2018 11:37 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) berharap pemerintah lebih konsisten dalam membuat kebijakan pada tahun ini. Pasalnya, perubahan kebijakan yang secara tiba-tiba berpotensi mempengaruhi kinerja perusahaan.
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menjelaskan, contoh kebijakan pemerintah tahun lalu yang cukup merugikan pengusaha, yakni pelarangan tembakau impor. Padahal, jumlah tembakau dalam negeri belum tentu cukup memenuhi kebutuhan industri.
"Tiba-tiba kebijakannya dilarang. Kalau dilarang pasti yang namanya produksi akan menurun," ungkap Hariyadi, Rabu (24/1).
Selain itu, bentuk inkonsistensi pemerintah juga terlihat dari perubahan kebijakan mengenai ekspor konsentrat. Hariyadi berpendapat, pengusaha tak lagi khawatir dengan kinerja perusahaan tahun ini karena terdapat 171 pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Jadi kami bukan mikirin politiknya, tapi kebijakannya dulu nih," terang Hariyadi.
Namun, bukan berarti pelaku usaha tak suka dengan segala bentuk perubahan. Ia berpendapat, pelaku usaha tidak akan mempermasalahkan perubahan yang didasari untuk kepentingan nasional.
"Tapi kalau mengancam ya jangan," tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, sikap inkonsistensi tersebut juga dapat mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Pasalnya, pengusaha akan mempertimbangkan kembali berbagai rencana ekspansinya.
Sementara itu, Apindo memproyeksi pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 5 persen sampai 5,2 persen atau di bawah target pemerintah 5,4 persen. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun berturut-turut tidak pernah mencapai prediksi.
"Tiga tahun lalu kami selalu optimistis, tapi buktinya selalu di bawah target pemerintah," pungkas Hariyadi. (gir)
Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani menjelaskan, contoh kebijakan pemerintah tahun lalu yang cukup merugikan pengusaha, yakni pelarangan tembakau impor. Padahal, jumlah tembakau dalam negeri belum tentu cukup memenuhi kebutuhan industri.
"Tiba-tiba kebijakannya dilarang. Kalau dilarang pasti yang namanya produksi akan menurun," ungkap Hariyadi, Rabu (24/1).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain itu, bentuk inkonsistensi pemerintah juga terlihat dari perubahan kebijakan mengenai ekspor konsentrat. Hariyadi berpendapat, pengusaha tak lagi khawatir dengan kinerja perusahaan tahun ini karena terdapat 171 pemilihan kepala daerah (pilkada).
"Jadi kami bukan mikirin politiknya, tapi kebijakannya dulu nih," terang Hariyadi.
"Tapi kalau mengancam ya jangan," tegasnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, sikap inkonsistensi tersebut juga dapat mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Pasalnya, pengusaha akan mempertimbangkan kembali berbagai rencana ekspansinya.
Sementara itu, Apindo memproyeksi pertumbuhan ekonomi hanya berada di kisaran 5 persen sampai 5,2 persen atau di bawah target pemerintah 5,4 persen. Hal ini karena pertumbuhan ekonomi dalam tiga tahun berturut-turut tidak pernah mencapai prediksi.
"Tiga tahun lalu kami selalu optimistis, tapi buktinya selalu di bawah target pemerintah," pungkas Hariyadi. (gir)
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK