Sri Mulyani Jaga Defisit Anggaran demi Bantalan Fiskal

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah bakal menjaga defisit anggaran demi menciptakan bantalan fiskal untuk mengantisipasi gejolak ekonomi yang berasal dari eksternal.

"Kita dengan defisit lebih rendah, terutama untuk membuat primary balance (keseimbangan primer) lebih kecil, untuk menciptakan fiscal buffer (cadangan fiskal), karena ekonomi tidak selalu mudah," ujar Sri Mulyani dikutip dari Antara, Rabu (7/2).

Untuk itu, menurut Sri Mulyani, pihaknya akan terus menjaga defisit anggaran pada tingkat yang terkendali, serta berada dalam batas yang diperkenankan oleh Undang-Undang, yaitu tiga persen terhadap PDB. Dengan defisit yang lebih terkendali, akan tercipta bantalan ketika terjadi gejolak ekonomi yang berasal dari luar.

Lihat juga: BI 'Pede' Pertumbuhan Ekonomi Tahun Lalu Sentuh 5,1 Persen

"Pada situasi yang baik, kita membuat APBN makin consolidate, agar ketika ada shock dari luar, kita masih mempunyai space untuk intervensi," ujar mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Sebelumnya, Dana Moneter Internasional (IMF) menerbitkan hasil penilaian yang dimuat dalam Laporan Konsultasi Artikel IV untuk Indonesia 2017.

Dalam penilaian IMF, Indonesia saat ini berada dalam posisi yang baik untuk mengatasi berbagai tantangan sosio-ekonomi, didukung oleh membaiknya kinerja sektor investasi maupun ekspor, yang tumbuh positif sepanjang 2017.

Lihat juga: IMF: Reformasi Pajak AS Dongkrak Ekonomi Global 3,9 Persen

Direktur Eksekutif dalam pertemuan tersebut menyambut baik fokus bauran kebijakan jangka pendek pemerintah yang ditujukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas yang telah terjaga dengan baik.

Untuk itu, Direktur Eksekutif mencatat penyesuaian kebijakan fiskal pada 2018 harus dilakukan secara bertahap, untuk mendukung kinerja pertumbuhan sekaligus untuk membangun bantalan fiskal.

Namu, secara keseluruhan, Direktur Eksekutif menekankan pentingnya pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi untuk membantu penciptaan lapangan kerja bagi angkatan kerja muda. (antara)