Ia menjelaskan, Babinsa dinilai sering membantu dalam menjalankan program Kementerian dan Lembaga. Pemberian insentif, menurut Sri Mulyani, terutama mempertimbangkan Babinsa yang bertugas di daerah perbatasan.
"Tunjangan yang harus diterima oleh Babinsa, akan dibuat suatu harmonisasi agar sama seperti mereka yang melakukan tugas-tugas di lapangan, misalnya Bhabinkamtibmas (Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat) dari Polri," terang Sri Mulyani di Jakarta, Selasa (6/2).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak juga (karena tahun politik). Harmonisasi insentif memang diperlukan kalau ada perbedaan mereka yang bekerja di lapangan," jelas Ani.
Selanjutnya, tugas-tugas Babinsa meliputi pengumpulan dan pemeliharaan data pada aspek geografi, demografi, hingga sosial serta potensi nasional di wilayah kerjanya
Pada 2015 lalu, Babinsa juga pernah memberikan bantuan kepada Kementerian Pertanian. Kala itu, Babinsa TNI Angkatan Darat dimanfaatkan untuk menjadi penyuluh pertanian akibat kurangnya tenaga penyuluh. (agi)