Sri Mulyani Kritik Kemenhub Tak Optimal Serap Anggaran
SAH | CNN Indonesia
Kamis, 01 Feb 2018 18:24 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendapat kritikan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena realisasi penyerapan anggaran yang tak optimal dalam 10 tahun terakhir, yakni tak pernah mencapai 90 persen.
Sebagai informasi, serapan anggaran Kemenhub dalam 10 tahun terakhir hanya berada pada rentang 72 persen-87 persen. Secara rinci disebutkan, pada 2010 sebesar 87,37 persen, 2011 sebesar 86,57 persen, 2012 sebesar 87,43 persen, 2013 sebesar 87,95 persen, 2014 sebesar 76,64 persen, 2015 sebesar 72,33 persen, dan 2016 sebesar 76 persen. Terakhir, pada 2017 sebesar 86,40 persen.
Mengetahui hal itu, Ani mempertanyakan kapasitas Kemenhub dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dialokasikan.
Ani mengatakan, sisa anggaran terbesar terdapat pada tahun anggaran 2015. Saat itu Kementerian Perhubungan menerima alokasi APBN sebesar Rp65,07 triliun dan hanya terserap sebesar 72,33 persen.
"Tahun 2015 Pak Jokowi ingin segera membangun, dikasih lah anggaran naik dari Rp37 triliun menjadi Rp65 triliun. Kemenhub hanya bisa membelanjakan Rp47 triliun," terang Ani di acara Rapat Koordinasi Penyusunan Pagu Kebutuhan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2019, di Gedung Kemenhub, Jakarta, Kamis (1/2).
Ani mengungkapkan, ada lonjakan belanja barang menjadi Rp15 triliun dari Rp10 triliun pada 2015. Ia menduga, kenaikan Rp5 triliun tersebut banyak dihabiskan dari perjalanan dinas.
Menurut dia, saat itu banyak kementerian yang terkejut dengan adanya tambahan anggaran yang melimpah. Dia menilai, pola pikir kementerian, termasuk Kemenhub, belum siap untuk mengelola tambahan anggaran.
Selain itu, Ani juga mengkritik lambannya kinerja Kemenhub dalam mendorong peranan swasta dalam berbagai proyek publik. Ia menganggap, ada tingkat konservatisme yang tinggi di Kemenhub.
"Karena kalau bicara dengan skema non APBN Anda mulai repot, berapa porsi dari Kemenhub, berapa porsi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berapa dari swasta dan fungsi koordinasi menjadi lebih rumit," papar Ani.
Maka itu, Ani menghimbau Kemenhub agar dapat memanfaatkan anggaran dengan lebih optimal. Penyusunan anggaran 2019 harus bercermin pada target-target kinerja tahun-tahun sebelumnya. Jika target pada anggaran tahun 2019 sama dengan tahun 2018, maka perlu dilakukan efisiensi.
"Itu yang saya minta di jajaran Kemenhub, dengan anggaran sama, Anda bisa mendapat lebih, atau saya bisa mengatakan kalau targetnya sama anggarannya saya turunkan, sehingga kemudian muncul kemampuan menggunakan berbagai sumber daya yang ada," ujarnya.
Anggaran juga harus dialokasikan ke proyek-proyek yang bernilai tambah rendah di daerah. Sementara untuk di perkotaan yang bernilai tambah tinggi sebaiknya dikoordinasikan dengan sektor swasta.
"Kemenhub harus sudah memikirkan proyek bernilai tambah tertinggi dan dari swasta paling rendah, itulah letak APBN, tapi kalau jalur itu sudah bagus, gemuk, Anda barangkali cuma butuh APBN 10 persen, 90 persen bisa swasta," tambahnya. (lav/bir)
Sebagai informasi, serapan anggaran Kemenhub dalam 10 tahun terakhir hanya berada pada rentang 72 persen-87 persen. Secara rinci disebutkan, pada 2010 sebesar 87,37 persen, 2011 sebesar 86,57 persen, 2012 sebesar 87,43 persen, 2013 sebesar 87,95 persen, 2014 sebesar 76,64 persen, 2015 sebesar 72,33 persen, dan 2016 sebesar 76 persen. Terakhir, pada 2017 sebesar 86,40 persen.
Mengetahui hal itu, Ani mempertanyakan kapasitas Kemenhub dalam memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dialokasikan.
Ani mengatakan, sisa anggaran terbesar terdapat pada tahun anggaran 2015. Saat itu Kementerian Perhubungan menerima alokasi APBN sebesar Rp65,07 triliun dan hanya terserap sebesar 72,33 persen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ani mengungkapkan, ada lonjakan belanja barang menjadi Rp15 triliun dari Rp10 triliun pada 2015. Ia menduga, kenaikan Rp5 triliun tersebut banyak dihabiskan dari perjalanan dinas.
Selain itu, Ani juga mengkritik lambannya kinerja Kemenhub dalam mendorong peranan swasta dalam berbagai proyek publik. Ia menganggap, ada tingkat konservatisme yang tinggi di Kemenhub.
"Karena kalau bicara dengan skema non APBN Anda mulai repot, berapa porsi dari Kemenhub, berapa porsi dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN), berapa dari swasta dan fungsi koordinasi menjadi lebih rumit," papar Ani.
Maka itu, Ani menghimbau Kemenhub agar dapat memanfaatkan anggaran dengan lebih optimal. Penyusunan anggaran 2019 harus bercermin pada target-target kinerja tahun-tahun sebelumnya. Jika target pada anggaran tahun 2019 sama dengan tahun 2018, maka perlu dilakukan efisiensi.
"Itu yang saya minta di jajaran Kemenhub, dengan anggaran sama, Anda bisa mendapat lebih, atau saya bisa mengatakan kalau targetnya sama anggarannya saya turunkan, sehingga kemudian muncul kemampuan menggunakan berbagai sumber daya yang ada," ujarnya.
Anggaran juga harus dialokasikan ke proyek-proyek yang bernilai tambah rendah di daerah. Sementara untuk di perkotaan yang bernilai tambah tinggi sebaiknya dikoordinasikan dengan sektor swasta.
"Kemenhub harus sudah memikirkan proyek bernilai tambah tertinggi dan dari swasta paling rendah, itulah letak APBN, tapi kalau jalur itu sudah bagus, gemuk, Anda barangkali cuma butuh APBN 10 persen, 90 persen bisa swasta," tambahnya. (lav/bir)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK