Pemerintah Akui PPN Menanjak Tak Melulu Berarti Konsumsi Naik

Galih Gumelar, CNN Indonesia | Jumat, 09/02/2018 18:09 WIB
Pemerintah Akui PPN Menanjak Tak Melulu Berarti Konsumsi Naik Pemerintah akhirnya mengakui bahwa kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak selalu diartikan dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah akhirnya mengakui bahwa kenaikan penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tidak selalu diartikan dengan pertumbuhan konsumsi masyarakat. Pada tahun lalu, kinclongnya kenaikan PPN berasal dari produksi nasional.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, penerimaan PPN di tahun lalu tercatat Rp478,4 triliun atau naik 16 persen dibanding realisasi tahun sebelumnya yakni Rp412,2 triliun. Bahkan, capain tahun lalu tercatat 0,6 persen lebih tinggi dibanding target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Penyesuaian (APBNP) 2017 sebesar Rp475,5 triliun.

Namun di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga tahun lalu hanya 4,95 persen atau lebih rendah dibandingkan tahun sebelumnya yakni 5,01 persen.



Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, PPN tentu saja bukan semata-mata cerminan konsumsi. Menurut dia, proses produksi yang membutuhkan pembelian barang baku dan barang modal juga ikut berkontribusi terhadap kenaikan PPN.

"(PPN dan konsumsi) tidak harus sejalan sepenuhnya," ujar Darmin ditemui di kantornya, Jumat (9/2).

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati juga menuturkan, penerimaan PPN sebesar 16 persen di tahun lalu merupakan cerminan dari membaiknya produksi nasional.

Ia mengutip data BPS, di mana industri makanan dan minuman tumbuh 9,23 persen, otomotif yang naik 3,68 persen, dan tekstil yang naik 3,76 persen setelah setahun sebelunya tumbuh negatif 0,09 persen.

Namun di sisi lain, penerimaan PPN juga merupakan refleksi dari konsumsi masyarakat. Melihat anomali ini, Kemenkeu berharap BPS bisa menjelaskan apakah seluruh konsumsi masyarakat benar-benar didata oleh lembaga statistik tersebut.

"Bukan hanya masalah digital (konsumsi dari perdagangan elektronik), tapi dari sisi yang disebut saving, atau konsumsi yang tidak direkam dalam statistik BPS," lanjut dia.


Meski demikian, bukan berarti kondisi ini adalah hal yang buruk. Dengan bertumbuhnya kembali produksi nasional, artinya Indonesia sudah perlahan pulih dari tekanan harga komoditas yang menyerang Indonesia antara tahun 2015 hingga 2016 kemarin. Ia berharap, ini nantinya bisa disertai dengan pertumbuhan konsumsi yang kembali membaik di tahun 2018.

"Tahun 2015 hingga 2016, tekanan dalam bentuk turunnya penerimaan utamanya sektor swasta berasal dari komoditas dan mempengaruhi berbagai macam konsumsi. Tahun 2017 ini sudah mulai pulih," kata mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini.

Menurutnya, selama pemerintah bisa menjaga inflasi, maka momentum pertumbuhan ini diharapkan bisa menciptakan kepercayaan, daya beli, maupun aktivitas konsumsi masyarakat. (gir/gir)