Penanganan Terorisme Penentu Investor Beli Surat Utang Negara

Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan mengatakan penanganan pemerintah dalam menangani kasus dugaan terorisme di Indonesia sangat berpengaruh bagi keputusan investor dalam menempatkan dananya dalam instrumen surat utang atau Surat Berharga Negara (SBN). Hal tersebut bagian dari upaya membangun kepercayaan investor terhadap segala kondisi di Indonesia.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Luky Alfirman mengatakan bahwa investor sensitif dengan gejolak di luar fundamental ekonomi. Jika pemerintah tak tanggap, maka ketidakpercayaan investor semakin besar. Ujung-ujungnya, minat investasi di SBN bisa berkurang.

"Keamanan sangat penting, confidence ini sangat penting. Ini kan sesuatu yang di luar fundamental ekonomi, semoga pemerintah cepat tanggap sehingga ekonomi tidak berpengaruh," jelas Luky, Senin (14/5).

Lihat juga: Surat Utang Tak Laku, Sri Mulyani Siapkan Tiga Sumber Dana

Di samping itu, kejadian bom belakangan ini tidak menyurutkan niat Kemenkeu untuk menerbitkan surat utang dengan valuta asing seperti Samurai Bond yang rencananya dilakukan semester ini. Alih-alih melihat kondisi keamanan, Kemenkeu lebih khawatir melihat volatilitas pasar modal sebelum menerbitkan surat utang tersebut.

Saat ini, kondisi pasar surat berharga terbilang tak menentu lantaran aksi kenaikan suku bunga acuan AS Fed Fund Rate sebesar 3 persen yang tentu membuat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS makin tertekan. Selain itu, tensi geopolitik antar negara dianggap sebagai pertimbangan lain bagi Kemenkeu sebelum menerbitkan surat utang lainnya.

"Tapi kalau memang market-nya bagus, kami siap upsize untuk SBN valas. Termasuk Samurai Bonds, ini masih in the pipeline," terang dia.

Lihat juga: OJK Yakin Bunga Deposito dan Kredit Tak Ketularan Bunga Acuan

Data Kemenkeu per 9 April 2018 menerangkan, jumlah surat utang yang bisa diperdagangkan tercatat Rp2.197,4 triliun. Dari jumlah tersebut, 24,22 persen digenggam oleh perbankan, 6,81 persen dipegang oleh lembaga negara, dan 68,77 dipegang oleh nonbank seperti asuransi, kepemilikan asing, dan dana pensiun.

Pemerintah membutuhkan pembiayaan sebanyak Rp783,2 triliun di tahun ini yang terdiri dari Rp55,8 triliun pinjaman dan Rp727,4 triliun SBN. Namun, Angka SBN ini kemudian ditambah lagi dengan Surat Perbendaharaan Negara (SPN) jatuh tempo sebesar Rp119 triliun, sehingga angka total SBN yang diterbitkan pemerintah tahun ini rencananya sebesar Rp846,4 triliun. (agi)