RAPBN 2019, Pemerintah Janji Utang Lebih Rendah

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah mematok defisit keuangan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 di rentang 1,6-1,9 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), atau lebih kecil dari target defisit dalam APBN 2018 yakni 2,19 persen.

Dengan demikian, tambahan utang pemerintah tahun depan bisa lebih rendah dari tahun sebelumnya, dengan perkiraan nilai 2,1 persen hingga 2,5 persen dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan berkurangnya tambahan utang ini karena ada perbaikan dari keseimbangan primer. Adapun, keseimbangan primer adalah hasil penerimaan negara dikurangi belanja, namun di luar pembayaran bunga utang.

Lihat juga: Menteri Desa Klaim Nominal Dana Desa akan Meningkat Lagi 2019

Sri Mulyani mengatakan ada kemungkinan keseimbangan primer tahun depan berada dalam rentang minus 0,3 persen hingga 0,05 persen terhadap PDB. Namun, ada kecenderungan keseimbangan primer akan bertengger di area surplus tahun depan.

"Keseimbangan primer ya tetap positif, kalau bisa surplus tahun depan. Tapi kalau ketat ya keseimbangan primer surplus tahun 2020. Pembiayaan tentu makin kecil dengan mekanisme yang prudent dan hati-hati," kata Sri Mulyani di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (31/5).

Ia melanjutkan, membaiknya keseimbangan primer ini disebabkan perbaikan penerimaan negara, yakni tingkat kepatuhan pajak yang didasarkan pada rasio perpajakan (tax ratio) diprediksi membaik. Jika tax ratio 2018 dipatok 11,6 persen dari PDB, maka tax ratio tahun depan bisa mencapai 11,9 persen dari PDB yang didorong perbaikan administrasi pajak.

Dari sisi belanja, pemerintah juga akan memangkas belanja negara yang dianggap bukan prioritas. Adapun, prioritas belanja pemerintah tahun depan terdiri dari peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan kenaikan belanja modal.

Lihat juga: Tiga Insentif Pajak Ditebar Tahun Depan

"Kami akan perbaiki kualitas belanja agar daya tahan APBN tetap kuat. Selain perbaikan SDM, kami juga mengarahkan APBN untuk perbaikan investasi tanpa bikin defisit APBN semakin parah," ungkap dia.

Menurutnya, penurunan defisit APBN dibutuhkan lantaran postur fiskal harus memiliki daya tahan untuk menghadapi ketidakpastian ekonomi. Sebab, berbagai kejadian eksternal seperti normalisasi suku bunga acuan AS hingga perang dagang sudah membuat ekonomi global gonjang-ganjing mulai tahun ini.

Hal itu juga tercermin ke dalam strategi pembiayaan defisit APBN tahun depan. Rencananya, utang tetap akan diperoleh dari bauran obligasi negara dengan perkiraan nilai 2,1 persen hingga 2,5 persen dari PDB, sisanya dipenuhi dari pembiayaan bilateral dan multilateral.

"Rasio utang terhadap PDB mungkin akan di angka 28,8 persen di tahun depan, dan ini di bawah ketentuan 30 persen. Tentu utang digunakan untuk kegiatan produktif dan kami pastikan komposisi utang dari luar negeri dan dalam negeri bisa dalam konteks yang aman," pungkasnya.

Lihat juga: DPR Nilai Target Pertumbuhan Ekonomi 2019 Kelewat Optimis

Menurut data Kementerian Keuangan, realisasi pembiayaan utang per April 2018 sudah mencapai Rp187,16 triliun. Angka ini terbilang 46,88 persen dari target utang APBN 2018 sebesar Rp399,2 triliun. (lav/agt)