OJK: Jokowi Minta Bunga Kredit untuk Nelayan Rendah

Yuli Yanna Fauzie, CNN Indonesia | Kamis, 07/06/2018 14:51 WIB

Beberapa nelayan mencari ikan di sekitar pantai Pastofiri, Halmahera Barat. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginginkan suku bunga kredit untuk nelayan yang diberikan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) berada pada level yang lebih rendah dari level saat ini.

Hal itu disampaikan Deputi Komisioner Manajemen Strategis dan Logistik Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Anto Prabowo.

Saat ini, bunga kredit kepada nelayan dari Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan (LPMUKP) yang merupakan Badan Layanan Umum (BLU) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sebesar 3 persen. Sedangkan bunga kredit yang diterima nelayan mencapai 7 persen.

Lihat juga:

Ikut BI, LPS Kerek Suku Bunga Penjaminan

"Beliau (Jokowi) berharap ke depannya, bunga lebih rendah dari saat ini dan tetap tanpa jaminan, serta mengutamakan pendampingan untuk nelayan," ujar Anto dalam keterangannya, Rabu (6/6).

Kendati begitu, OJK belum bisa memastikan apakah bunga kredit ini ke depannya bisa sesuai harapan Jokowi atau tidak. Hanya saja, dengan tingkat bunga saat ini, pemberian kredit sudah cukup tinggi.

Data OJK mencatat jumlah penyaluran kredit kepada nelayan dari LKM telah mencapai Rp28,02 triliun per Maret 2018. Kredit tersebut diberikan untuk meningkatkan produktivitas nelayan serta pertumbuhan sektor perikanan dan kelautan.

Lihat juga:

Menteri Susi Undang Jepang Bangun Sentra Perikanan

"Kredit diberikan kepada nelayan sesuai kebutuhan untuk keperluan pengadaan peralatan, pakan ternak, bibit untuk nelayan budidaya, hingga pemeliharaan," katanya.

Di samping kredit, dukungan kepada nelayan juga diberikan dalam bentuk asuransi. Per 2017, asuransi telah diberikan kepada 500 ribu nelayan dengan jumlah mencapai Rp87,5 miliar dan klaim per April 2018 sebesar Rp36,3 miliar.

Selain itu, asuransi juga diberikan dalam bentuk asuransi usaha untuk budidaya udang kepada 2.004 nelayan dengan premi mencapai Rp1,5 miliar. Total klaim per April 2018 mencapai Rp287 juta atas luasan hektar budidaya sekitar 57,41 hektar.