Hingga Mei, Utang Pemerintah Capai Rp4.169 Triliun
Dinda Audriene Muthmainah | CNN Indonesia
Senin, 25 Jun 2018 20:27 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat total utang pemerintah hingga Mei 2018 mencapai Rp4.169 triliun. Total utang tersebut naik 13,55 persen dibanding periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total utang itu terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp762,41 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,4 triliun, dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp3.401 triliun. Adapun penerbitan SBN terdiri dari SBN rupiah sebesar Rp2.408,4 triliun dan SBN valas sebesar Rp992,87 triliun.
"Pertumbuhan pinjaman luar negeri dan dalam negeri hingga Mei secara keseluruhan naik 5,38 persen dan SBN naik 15,54 persen," tutur Sri Mulyani, Senin (25/6).
Kendati tumbuh dua digit, Sri Mulyani memastikan rasio utang pemerintah pusat masih berada di bawah batas maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003, yakni 60 persen terhadap PDB.
"Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap terjaga di bawah 30 persen atau sebesar 29,58 persen," jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan pemerintah telah melakukan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp29,24 triliun dari total pagu dalam APBN 2018 sebesar Rp69,79 triliun.
Selain itu, pemerintah juga telah membayar cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp420 miliar atau 13,43 persen dari pagu APBN 2018 sebesar Rp1,37 triliun. (agi/agt)
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan total utang itu terdiri dari pinjaman luar negeri sebesar Rp762,41 triliun, pinjaman dalam negeri sebesar Rp5,4 triliun, dan penerbitan surat berharga negara (SBN) sebesar Rp3.401 triliun. Adapun penerbitan SBN terdiri dari SBN rupiah sebesar Rp2.408,4 triliun dan SBN valas sebesar Rp992,87 triliun.
"Pertumbuhan pinjaman luar negeri dan dalam negeri hingga Mei secara keseluruhan naik 5,38 persen dan SBN naik 15,54 persen," tutur Sri Mulyani, Senin (25/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kendati tumbuh dua digit, Sri Mulyani memastikan rasio utang pemerintah pusat masih berada di bawah batas maksimal yang ditentukan dalam Undang-Undang (UU) Keuangan Negara nomor 17 tahun 2003, yakni 60 persen terhadap PDB.
"Rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap terjaga di bawah 30 persen atau sebesar 29,58 persen," jelas Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan pemerintah telah melakukan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri sebesar Rp29,24 triliun dari total pagu dalam APBN 2018 sebesar Rp69,79 triliun.
Selain itu, pemerintah juga telah membayar cicilan pokok pinjaman dalam negeri sebesar Rp420 miliar atau 13,43 persen dari pagu APBN 2018 sebesar Rp1,37 triliun. (agi/agt)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK