Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah
China menyatakan akan meningkatkan belanja mereka untuk meredam dampak gejolak
perang dagang dengan
Amerika Serikat (AS). Menteri Keuangan China Liu Kun mengatakan peningkatan anggaran dilakukan untuk membantu pekerja dan pengangguran yang terdampak oleh perang dagang.
Selain meningkatkan belanja tersebut, China juga akan meningkatkan investasi mereka di bidang infrastruktur. Rencananya mereka akan menggelontorkan sekitar US$145,48 miliar atau setara Rp2.126 triliun ke sektor infrastruktur agar dampak perang dagang terhadap China bisa diminimalisir.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggaran tersebut akan digelontorkan pada akhir kuartal ini. Liu mengatakan bahwa sebenarnya dampak perang dagang ke China saat ini kecil.
Tapi, ia khawatir kalau itu tak segera diantisipasi oleh pemerintah China, gejolak tersebut bisa menimbulkan masalah pada ekonomi China.
Kekhawatiran utamanya difokuskan pemerintah China pada terjadinya peningkatan jumlah angka pengangguran dan hilangnya mata pencaharian masyarakat China.
Selain upaya tersebut, Liu mengatakan bahwa negaranya tidak akan bertekuk lutut pada AS. China menyatakan akan selalu membalas serangan dagang yang dilancarkan AS.
"China tak ingin perang dagang, tapi kami akan tegas membalas bila AS melakukan tindakan yang merugikan kami, ini semua demi melindungi kepentingan kami," katanya seperti dikutip dari
Reuters, Jumat (24/8).
Perang dagang antara China dan AS masih terus berkecamuk. Terbaru, kedua negara saling berbalas tarif atas produk bernilai US$16 miliar Kamis (23/8) kemarin.
Kedua negara sebenarnya sudah menggelar pertemuan untuk mengakhir konflik tersebut.
Tapi, pertemuan yang berakhir Kamis kemarin tidak menghasilkan kesepakatan apapun.
Salah seorang pejabat senior Pemerintahan Presiden AS Donald Trump mengatakan bahwa selama pertemuan berlangsung, China masih belum mau menanggapi secara serius keluhan dagang yang disampaikan oleh negaranya terkait kecurangan dagang dan dugaan penyelewengan kekayaan interlektual dan subsidi industri AS oleh China.
(reuters/bir)