Menkeu Setujui Pinjaman Rp16,5 T ke DKI Jakarta dan Jabar

CNN Indonesia | Senin, 27/07/2020 11:30 WIB
Menkeu Sri Mulyani menggelontorkan pinjaman Rp16,5 triliun ke Pemprov DKI Jakarta dan Jabar untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Menkeu Sri Mulyani menggelontorkan pinjaman Rp16,5 triliun ke Pemprov DKI Jakarta dan Jabar untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah menyetujui pinjaman kepada Pemerintah Provinsi Pemprov (Pemprov) DKI Jakarta dan Jawa Barat (Jabar) senilai total Rp16,5 triliun. Pinjaman tersebut diberikan untuk membiayai program pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati merinci DKI Jakarta akan mendapatkan pinjaman sebesar Rp12,5 triliun. Sementara, Jabar akan memperoleh pinjamna Rp4 triliun.

Ia mengungkapkan pembiayaan dikelola oleh Kementerian Keuangan dan dilaksanakan melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau SMI.


"Kami tentu dalam penyediaan fasilitas ini penugasan yang diberikan pada SMI tidak hanya terbatas pada kreditur. SMI kami minta berikan jasa konsultasi persiapan proyek dan memberikan penguatan dan peningkatan kapabilitas pemerintah daerah untuk bisa desain pinjamannya," ujarnya, Senin (27/7).

Pinjaman untuk DKI Jakarta terdiri dari usulan pinjaman untuk tahun ini senilai Rp4,5 triliun dan Rp8 triliun di 2021.

Dana tersebut digunakan untuk mendanai pembangunan infrastruktur yang terkendala dana, utamanya sektor pelayanan air minum, pengendalian banjir, pengolahan sampah, transportasi, pariwisata, dan olah raga.

Sementara itu, Pemprov Jabar Barat menerima alokasi pinjaman Rp1,9 triliun diusulkan pada tahun ini, dan Rp2,09 triliun tahun depan.

Dana tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, puskesmas, fasilitas kesehatan, jalan, jembatan perumahan untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), dan sebagainya.

Bendahara negara menuturkan pemerintah mematok bunga rendah lantaran sifatnya pinjaman extraordinary. Ia mengatakan bunga pinjaman tersebut mendekati nol persen dengan tenor 10 tahun.

"Jadi kami berikan pass through 0 persen ke pemerintah daerah, biaya pengelolaan SMI sebesar 0,185 persen, dan provisi 1 persen up front. Dari PT SMI sendiri pendanaan Rp5 triliun bunganya 5,4 persen," tuturnya.

Selain itu, pemerintah akan membayar selisih biaya dana (cost of fund) yang ditanggung SMI agar pinjaman kepada pemda mendekati 0 persen tadi kecuali biaya administrasi.

Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan dana pinjaman untuk kepentingan pemulihan ekonomi daerah yang bersumber dari APBN sebesar Rp15 triliun. Selain itu, SMI juga akan menyediakan dana senilai Rp5 triliun untuk daerah.

Sedangkan untuk usulan pinjaman pada 2021, lanjutnya, akan diperhitungkan dalam APBN 2021 mendatang.

"Kami sedang selesaikan RUU 2021. Jadi, kami sedang desain agar dukungan ke daerah tetap kami lakukan," katanya.

Untuk diketahui, pemerintah telah menyediakan dana sebesar Rp695,2 triliun untuk menangani dampak virus corona dan pemulihan ekonomi.

[Gambas:Video CNN]

Dana tersebut dialokasikan untuk sektor kesehatan senilai Rp87,55 triliun, lalu perlindungan sosial sebesar Rp203,9 triliun, insentif kepada pelaku usaha senilai Rp120,61 triliun, dan UMKM sebesar Rp123,46 triliun.

Pemerintah juga menyiapkan anggaran untuk pembiayaan korporasi senilai Rp53,57 triliun dan sektoral K/L yaitu Rp106,11 triliun.

(ulf/sfr)