BKPM Gandeng Polri Kawal Perizinan dan Proyek Investasi

CNN Indonesia | Selasa, 01/09/2020 10:59 WIB
BKPM menggandeng Polri mengawal perizinan dan pengamanan bagi proyek-proyek investasi di seluruh Indonesia. BKPM menggandeng Polri mengawal perizinan dan pengamanan bagi proyek-proyek investasi di seluruh Indonesia. (ANTARAFOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia --

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menggandeng Kepolisian RI untuk mengawal program perizinan dan pengamanan bagi proyek-proyek investasi di seluruh Indonesia.

Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal BKPM Ikmal Lukman mengatakan kerja sama tersebut merupakan implementasi dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2019 tentang Percepatan Kemudahan Berusaha.

Hal ini juga dilakukan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/2536/XII/2019 mengenai pendelegasian wewenang pemberian izin operasional bidang usaha jasa pengamanan kepada Kepala BKPM.


Selain dua regulasi tersebut, BKPM dan Polri sebelumnya juga telah menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang Bantuan Pengamanan dan Penyelesaian Permasalahan di Bidang Penanaman Modal saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Investasi di Jakarta pada 20 Februari 2020. 

Nota Kesepahaman tersebut, menurut Ikmal, sebagai wujud komitmen jaminan kepastian hukum, keamanan dan kenyamanan kepada investor.

"BKPM dan Polri sudah memiliki kerja sama yang baik selama ini. Setelah Inpres Nomor 7/2019, kerja sama diperluas tidak hanya untuk pengamanan investasi, namun juga dalam proses percepatan perizinan bidang usaha jasa pengamanan," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com Selasa (1/9).

Menurut Ikmal, tugas BKPM saat ini semakin menantang dengan target mendatangkan perusahaan-perusahaan asing untuk merelokasi kegiatan usahanya ke Indonesia. 

Karena itu, ia memastikan perizinan dan jaminan pengamanan investasi menjadi perhatian utama BKPM.

"Kami membutuhkan dukungan Polri untuk membantu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Hal ini sangat penting bagi investor. Oleh karena itu, kami perlu meyakinkan mereka, terutama saat 'merayu' agar merelokasikan investasinya ke Indonesia," imbuhnya. 

Sementara itu Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Agus Andrianto pihaknya akan tunduk dan patuh menjalankan Inpres 7/2019. Bahkan, Kapolri telah menindaklanjutinya dengan membuat Keputusan Kapolri Nomor SKEP/2536/XII/2019.

Agus juga menegaskan Polri akan selalu mendukung kebijakan pemerintah terutama dalam rangka percepatan perizinan berusaha.

"Saya perintahkan semua perizinan terkait jasa pengamanan di Korbinmas Polri diserahkan ke BKPM, termasuk proses SIO BUJP (Surat Izin Operasional Badan Usaha Jasa Pengamanan), karena semua proses izin kan sudah diurus dari wilayah. Perintah dari Bapak Kapolri seperti itu, masa kita bawahannya mau melawan perintah pimpinan tertinggi di Polri," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(hrf/bir)