SMI Singgung Potensi Kewajiban yang Belum Dipenuhi Asabri

CNN Indonesia | Rabu, 09/09/2020 18:39 WIB
Menkeu Sri Mulyani meminta manajemen Asabri untuk menindaklanjuti temuan BPK soal program pensiun dan potensi kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi. Menkeu Sri Mulyani meminta manajemen Asabri untuk menindaklanjuti temuan BPK soal program pensiun dan potensi kewajiban masa lalu yang belum terpenuhi. (CNN Indonesia/Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani menyinggung manajemen PT Asabri (Persero) untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait program pensiun dan potensi Unfunded Past Service Liability (UPSL).

UPSL merupakan kewajiban masa lalu untuk program dana pensiun atau tabungan hari tua pensiunan TNI dan Polri yang belum terpenuhi.

Dalam hal ini, Ani mengatakan pemerintah sudah menyusun rencana penyelesaian ketentuan dan standar soal penyajian kewajiban jangka panjang program pensiun.


"Pemerintah juga melakukan review (kajian) dan penyesuaian atas penggunaan asumsi dan metode perhitungan aktuaria serta menyempurnakan akutansi pemerintah pusat untuk pengungkapan nilai kewajiban jangka panjang pensiun," jelasnya di hadapan Komite IV dan Tim Anggaran Komite DPD, Rabu (9/9).

Diketahui, dalam laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat 2019, BPK mencatat 10 dari 99 laporan keuangan BUMN memiliki ekuitas negatif.

Dari 10 BUMN tersebut dua di antaranya adalah PT Asuransi Jiwasraya (Persero) dan Asabri. Ekuitas Asabri yang diatribusikan kepada pemilik entitas tercatat minus Rp6,11 juta. Sementara, ekuitas Jiwasraya yang diatribusikan kepada pemilik entitas minus Rp33,66 juta.

Karenanya, selain Asabri, Ani juga meminta Jiwasraya melakukan pemeriksaan laporan keuangan 2020.

"Kementerian keuangan meminta kedua perusahaan tersebut merencanakan pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 sehingga dapat mendukung penyajian investasi permanen pada LKPP 2020 secara andal," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]



(hrf/bir)