Bantuan Rp53 T untuk Korporasi Tertekan Corona masih Mandek

Pemerintah hingga saat ini belum menyalurkan anggaran pembiayaan korporasi sebesar Rp53,60 triliun. Padahal, pemerintah telah merealisasikan anggaran untuk sektor lainnya.

Meskipun demikian, Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin mengatakan dana tersebut ditargetkan bisa terealisasi pada akhir September ini. Pasalnya, pemerintah akan mencairkan sejumlah Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan.

"Memang yang masih tunggu adalah pembiayaan koperasi. Ini ada beberapa PMN yang mudah-mudahan akhir September ini bisa cair, gelondongannya cukup besar sehingga nanti ada kenaikan signifikan akhir bulan ini," ucapnya dalam keterangan pers virtual melalui Youtube Sekretariat Presiden, Rabu (16/9).

Berdasarkan data Kementerian Keuangan, dana pembiayaan korporasi itu rencananya akan disalurkan dalam bentuk PMN sebesar Rp20,50 triliun. PMN itu disalurkan kepada PT Hutama Karya (Persero) sebesar Rp7,5 triliun, PT BPUI (Persero) Rp6 triliun, PT Permodalan Nasional Madani (Persero) RP1,5 triliun, dan PT Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) Rp500 miliar, dan PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA) Rp5 triliun.

Selain itu, pemerintah juga berencana memberikan dana tersebut dalam bentuk pinjaman sebesar Rp29,65 triliun. Pinjaman rencananya diberikan kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk senilai Rp8,5 triliun, PT KAI (PErsero) Rp3,5 triliun, PT PTPN (Persero) Rp4 triliun, Perum Perumnas Rp650 miliar, dan PT PPA Rp10 triliun.

Secara total, serapan anggaran Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) berdasarkan data Kementerian Keuangan sebesar Rp241,06 triliun per 14 September. Angka itu setara 34,67 persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun.

Budi menuturkan mengatakan pihaknya akan terus meningkatkan penyaluran dana PEN untuk membantu perekonomian pada kuartal III 2020.

[Gambas:Video CNN]

"Berdasarkan masukan dari beberapa ahli ekonomi kami akan coba terus tingkatkan angka penyaluran ini sampai akhir September, dimana akhir September ini, akhir dari kuartal III, untuk menjaga atau mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia sebisa mungkin sesuai arahan presiden agar bisa di kisaran yang sama dengan angka di kuartal III tahun lalu," ucapnya.

Detailnya, realisasi paling besar yakni pada pos perlindungan sosial sebesar Rp120,36 triliun. Jumlah itu setara 59,03 persen dari pagu anggaran Rp203,90 triliun.

Selanjutnya, bantuan kepada sektor UMKM sebesar Rp58,67 triliun. Angka itu setara 47,52 persen dari total pagu anggaran Rp123,47 triliun.

Kemudian, sektoral kementerian/lembaga dan pemerintah daerah (pemda) sebesar Rp25,95 triliun. Angka itu setara 24,46 persen dari pagu Rp106,06 triliun.

Lalu, sektor kesehatan senilai Rp16,31 triliun, setara 18,36 persen dari pagu anggaran Rp87,55 triliun. Pemerintah juga telah menyalurkan insentif usaha sebesar Rp19,77 triliun. Angka itu setara 16,39 persen dari pagu anggaran Rp120,61 triliun.