SMI Singgung Niat Baik dalam Pengelolaan Anggaran Era Covid

CNN Indonesia | Selasa, 22/09/2020 10:45 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kunci keberhasilan pengelolaan uang negara di tengah situasi darurat covid-19 adalah niat baik, termasuk transparansi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kunci keberhasilan pengelolaan uang negara di tengah situasi darurat covid-19 adalah niat baik, termasuk transparansi. (ANTARAFOTO/Puspa Perwitasari).
Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyinggung soal niat baik dalam pengelolaan anggaran, baik APBN maupun APBD, di era covid-19.

Niat baik, menurut Ani, sapaan akrabnya, menjadi kunci keberhasilan pengelolaan uang negara di saat kecepatan dituntut di era yang tidak biasa atau extraordinary ini.

Tak hanya niat baik, Ani juga menekankan akuntabilitas serta transparansi sebagai tiang pancang pengelolaan anggaran.


"Selama niat baik dan ingin transparan dan akuntabel, maka kombinasi emergency dengan kondisi akuntabilitas, transparansi tetap bisa dilaksanakan," ujarnya dalam Rakornas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2020 secara daring, Selasa (22/9).

Hal tersebut disampaikannya kepada para pengelola anggaran di K/L dan daerah masing-masing.

Pasalnya, Ani mengingatkan meski di keadaan darurat, namun pertanggungjawaban anggaran lewat audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) masih akan dilakukan tahun depan untuk anggaran 2020.

Karenanya, ia berharap kualitas laporan APBN dan APBD tahun ini dapat terjaga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, lanjut Ani, ialah melakukan pengelolan mitigasi risiko. Salah satunya dengan meminta pengawalan dari auditor internal negara seperti Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Diharapkan, dapat meminta APIP mengawal di masing-masing K/L dan daerah baik di pusat atau pun daerah," terang mantan direktur pelaksana Bank Dunia tersebut.

Selain itu, Ani juga berpesan untuk melakukan interfensi dan akselerasi payung hukum, sehingga keputusan dapat diambil, meski langkah darurat tak didukung oleh payung hukum yang ada.

"Jika ada langkah-langkah darurat yang belum memadai payung hukumnya agar disempurnakan, sehingga tidak menjadi temuan (BPK)," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]



(wel/bir)