Pemerintah Realokasi Dana PEN untuk Perlindungan Sosial

CNN Indonesia | Rabu, 23/09/2020 16:31 WIB
Pemerintah melakukan realokasi anggaran program PEN dengan menambah alokasi pada sektor perlindungan sosial dan UMKM. Pemerintah melakukan realokasi anggaran program PEN dengan menambah alokasi pada sektor perlindungan sosial dan UMKM.(CNN Indonesia/ Safir Makki).
Jakarta, CNN Indonesia --

Pemerintah melakukan realokasi anggaran program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan menambah alokasi pada sektor yang serapannya tinggi. Sebaliknya, pemerintah memangkas alokasi anggaran pada sektor yang serapannya kurang maksimal.

Sekretaris Eksekutif I Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Raden Pardede mengatakan dua sektor yang mendapatkan alokasi anggaran tambahan yakni sektor perlindungan sosial dan dukungan pada UMKM. Alokasi dana perlindungan sosial naik dari dari Rp203,9 triliun menjadi Rp242,01 triliun dan dukungan kepada UMKM naik dari Rp123,46 triliun menjadi Rp128,05 triliun.

"Kami sadar kami mau serap seluruh anggaran ini. Jadi, anggaran pemerintah Rp695,2 triliun ini kami tidak mau tinggalkan sepeser pun karena kami lihat mungkin perlu realokasi anggaran ini, terutama untuk pemberian bantuan sosial, perlindungan sosial itu kami tambah," ujarnya dalam diskusi bertajuk Arah Kebijakan Pemerintah: Keseimbangan Antara Kesehatan dan Ekonomi, Rabu (23/9).


Di sisi lain, pemerintah memangkas anggaran pada tiga sektor, yakni kesehatan, sektoral kementerian/lembaga, dan pembiayaan korporasi. Detailnya, dana sektor kesehatan dipangkas sebesar Rp3,53 triliun dari Rp87,55 triliun menjadi Rp84,02 triliun. Lalu, sektoral kementerian/lembaga sebesar Rp34,57 triliun dari Rp106,11 triliun menjadi Rp71,54 triliun. Terakhir, pembiayaan korporasi diturunkan Rp4,55 triliun dari Rp53,6 triliun menjadi Rp49,05 triliun.

Jika dilihat, serapan dari tiga program tersebut memang cenderung lebih rendah. Realisasi serapan kesehatan baru 21,1 persen per 16 September 2020, lalu sektoral kementerian/lembaga 42,2 persen, dan pembiayaan korporasi masih nol persen.

Sementara itu, untuk alokasi pada insentif usaha, pemerintah memprediksi bisa tersalurkan penuh 100 persen tahun ini. Per 16 September lalu serapannya baru mencapai 18,43 persen dari pagu anggaran Rp120,61 triliun.

"Kami lihat dari program-program yang lain ada yang mungkin masih terlampau lambat, ada yang mungkin baru bisa dilakukan tahun depan. Sedangkan, kami perlu tahun ini untuk mendukung ekonomi dan kesehatan, jadi kami pakai (anggaran) itu," tambahnya.

Selanjutnya, dana yang dipangkas dari tiga program tersebut akan disalurkan pada program perlindungan sosial. Meliputi, program subsidi gaji, subsidi gaji guru honorer, subsidi kuota internet, pernapasan diskon listrik, dan tambahan dana bergulir LPDB.

Sebagian, akan dialokasikan untuk bantuan kepada usaha mikro produktif dalam program dukungan kepada UMKM.

Raden mengakui pemerintah menetapkan anggaran tersebut sebagai patokan awal (benchmarking) lantaran tidak memiliki pengalaman sebelumnya mengatasi kondisi pandemi yang penuh ketidakpastian ini. Alhasil, alokasi anggaran berubah menyesuaikan kondisi di lapangan.

"Kami tanya waktu itu, kami dialog dengan Menteri Keuangan, ini angka sebetulnya waktu kami desain dapat dari mana angka ini, kami tidak tahu. Jadi, sebetulnya angka itu di awal kami taruh di situ hanya sebagai benchmarking atau sebagai angka dasar. Tentu ada dasarnya tapi persisnya secara detail kami belum tahu, karena kami belum pengalaman menangani pandemi seperti ini," ucapnya.

Per 17 September, realisasi PEN tercatat sebesar Rp254,4 triliun. Angka serapan itu setara 36,6 persen dari pagu anggaran Rp695,2 triliun.

"Realisasi anggaran PEN terjadi akselerasi pencairan anggaran yaitu Rp254,4 triliun atau 36,6 persen dari pagu Rp695,2 triliun," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto belum lama ini.

[Gambas:Video CNN]



(aud/age)