Kemenkeu Rinci Kendala Penyaluran Dana Pemulihan Ekonomi

Kementerian Keuangan mengungkapkan kendala memaksimalkan penyaluran dana penanganan covid-19 dan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sering kali muncul dari perbedaan eksekusi anggaran di daerah. Sebab, masing-masing daerah memiliki kemampuan eksekusi penyerapan dana yang berbeda-beda.

Hal ini diungkap Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan Kacaribu saat mengisi acara diskusi virtual bertajuk Dialogue KiTa edisi Oktober 2020, Jumat (2/10). Febrio menyatakan sekitar 26 persen dari total anggaran yang disiapkan pemerintah ditransfer ke daerah.

"Jadi begitu transfer ke daerah, itu sepenuhnya tergantung pada performance belanja daerah. Bagi pemerintah pusat, itu sudah jadi spending pemerintah pusat," ujar Febrio.

Masalahnya, sambung Febrio, ketika pemerintah pusat sudah menunaikan tanggung jawabnya untuk memberikan transfer dana, penggunaannya di lapangan tetap mengikuti kebijakan masing-masing pemerintah daerah.

Hal ini berlaku untuk semua pos, termasuk yang rutin seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Makanya presiden sering undang gubernur dan lainnya, untuk pastikan APBD itu realiasinya tinggi tidak," terangnya.

Maka dari itu, ia mengklaim pengukuran maksimal atau tidaknya dampak ekonomi dari penyaluran dana penanganan covid-19 dan PEN masih sulit diukur. Kendalanya sering kali ada dieksekusi.

"Itu bagian yang tidak bisa diprediksi secara akurat. Tapi ke depan, memang harus semakin bisa melihat, bukan hanya dalam konteks komunikasi. Ini terus dipikirkan bagaimana hubungan keuangan pusat dan daerah," jelasnya.

Lebih lanjut, pemerintah pusat akan terus berusaha memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran dari pusat oleh pemerintah daerah. Mulai dari kesesuaian masukan dan keluaran dana hingga hasil pemanfaatan.

"Itu harus dievaluasi terus. Ini harus kita lihat lebih luas, karena lagi-lagi pandemi berikan pelajaran berharga, banyak yang harus diperbaiki dalam konteks hubungan antar satu account dengan account lain," tuturnya.

Di sisi lain, Febrio menekankan pentingkan sinkronisasi realisasi penggunaan dana di pusat dan daerah. Sebab, hal ini akan memberi dampak bagi ekonomi masyarakat dan nasional secara menyeluruh.

"Belanja di daerah penting sekali untuk memastikan countercyclical dari pemerintah pusat. Jangan sampai pemerintah pusat fokus counter, pemerintah daerahnya terhambat realisasinya," pungkasnya.

Sebagai informasi, realisasi dana PC-PEN secara keseluruhan mencapai Rp304,49 triliun atau 43,8 persen dari pagu Rp695,2 triliun per 28 September 2020. Realisasi utamanya disumbang oleh program perlindungan sosial, insentif UMKM, serta sektoral kementerian/lembaga dan pemda.

[Gambas:Video CNN]