Kilas Balik Kebijakan Perang Dagang Trump dan Efeknya ke RI

Amerika Serikat (AS) kini sedang menggelar pesta demokrasi berupa pemilihan presiden (pilpres). Pesertanya adalah Donald Trump sebagai petahana dan Joe Biden sebagai penantangnya.

Pemenang pilpres akan diumumkan pada 6 Januari 2021 mendatang. Kemudian, pelantikan akan dilakukan pada 20 Januari 2021. Jika mengulas kembali kepemimpinan Trump di AS, bisa dibilang banyak pro dan kontra terhadap kebijakan yang diambil oleh Trump.

Salah satu yang menjadi perhatian banyak pihak ada perang dagang AS dan China.

Hal itu berdampak terhadap sektor perdagangan banyak negara, tanpa terkecuali Indonesia. Perang dagang sendiri dimulai pada 2018 lalu.

Saat itu, Darmin Nasution yang masih menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengatakan perang dagang AS memiliki dampak negatif dan positif. Dari sisi positif, ada kemungkinan impor barang konsumsi China yang dilarang AS akan menyerbu Indonesia, sehingga harga barang bisa murah.

Di sisi lain, produsen berpotensi rugi jika banyak barang China masuk ke Indonesia. Sebab, hal itu akan menurunkan daya saing produk Indonesia.

Kemudian, eks Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada 2019 lalu menyatakan perang dagang AS dan China berpotensi menekan ekspor Indonesia ke dua negara tersebut. Tekanan itu timbul karena harga barang di AS dan China meningkat akibat perang dagang.

Jika harga barang di AS dan China naik, maka daya beli masyarakat di dua negara itu akan turun. Jika daya beli turun, maka perusahaan AS sulit untuk mengimpor.

Sependapat, eks Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu mengungkapkan perang dagang akan menekan ekonomi China. Jika ekonomi China melambat, maka akan berdampak pula kepada Indonesia.

Sementara, Wakil Ketua Umum Bidang Pengembangan Kawasan Ekonomi Kadin Indonesia Sanny Iskandar mengatakan sikap AS yang melakukan proteksionisme dagang membuat negara itu tak terbuka dengan negara lain, salah satunya Indonesia.

Selain itu, Sanny juga khawatir sentimen perang dagang berlanjut, sehingga berdampak terhadap perdagangan global. Masalahnya, AS adalah negara tujuan ekspor terbesar kedua setelah China.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekspor non migas Indonesia ke AS mencapai US$1,68 miliar pada September 2020. Secara kumulatif, periode Januari-September total ekspor non migas ke AS mencapai US$13,5 miliar atau setara 12,14 persen dari total ekspor. Sementara, ekspor Indonesia ke China sebesar US$20,43 miliar setara 18,37 persen.

Diketahui, perang dagang antara AS dengan China telah terjadi sejak 2018. Perang dagang bermula karena Presiden AS Donald Trump kesal dengan neraca perdagangan negaranya yang selalu tercatat defisit dengan China.

Untuk itu, Trump memutuskan untuk menaikkan bea masuk impor panel surya dan mesin cuci yang masing-masing menjadi 30 persen dan 20 persen. Kemudian, Trump juga mengenakan tarif bea masuk untuk baja sebesar 25 persen dan 10 persen untuk aluminium.

China membalas dengan menaikkan tarif produk daging babi dan skrap aluminium mencapai 25 persen dan Beijing memberlakukan tarif 15 persen untuk 120 komoditas AS. Komoditas itu, seperti almond dan apel.

China juga mengadu kepada WTO tentang tarif impor baja dan aluminium. Keluhan ini disampaikan China kepada WTO pada April 2018.

Setelah dua tahun perang dagang terus terjadi, AS dan China akhir meneken kesepakatan damai dagang fase I pada Januari 2020. Kendati begitu, AS tetap akan mengenakan tarif atas barang impor China hingga ada perjanjian fase II.

Pembahasan damai dagang antara AS dan China belum berlanjut akibat pandemi covid-19. Trump menyatakan belum berminat membahasnya lagi saat ini.

[Gambas:Video CNN]